tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menganggap kritik terhadap rencana kebijakan ekspor benih lobster adalah hal yang lumrah.
Adanya pihak yang memojokkan dan berpikir negatif soal wacana pembukaan kembali ekspor benih lobster, menurut Edhy, adalah tantangan yang perlu dihadapi. Sebab, ia yakin kebijakan yang akan dikeluarkannya untuk mendukung kepentingan negeri.
Menurut dia, polemik mengenai ekspor benih lobster perlu menemukan jalan tengah karena faktanya memang ada sebagian nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap benih lobster, meski di sisi lain ada pula yang bergantung dengan lobster dewasa.
"Kalau nanya saya, saya maunya dibudidayakan di Indonesia. Tapi infrastrukturnya sesiap apa? Kalau diekspor itu dengan catatan kita tidak bisa besarkan sendiri," kata Menteri Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Edhy mengatakan, KKP akan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengatasi beragam permasalahan tersebut. "Memecahkan masalah itu tugas pemerintah. Kalau masalahnya di bidang kelautan dan perikanan, itu tugas KKP, kalau tentang infrastruktur jalan, KKP akan berkoordinasi dengan PUPR," ucapnya.
Saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, Edhy mengaku mendapatkan banyak masukan dari para nelayan pengambil benih lobster merespons kebijakan KKP yang melarang penangkapan benih lobster.
Para nelayan itu mengharapkan solusi mengingat penghasilan mereka bergantung pada sektor itu. "Mereka keberatan, mereka mau makan apa. Ini juga kita dengar kan. Keputusan itu diminta difasilitasi, sampai sekarang kan belum ada," kata politisi Partai Gerindra ini.
Sambil menunggu sampai ada yang siap dalam melakukan pembudidayaan pembesaran lobster, maka bisa saja ada wacana kuota ekspor. Ia mengingatkan bahwa sejumlah komoditas lain juga ada yang menggunakan kebijakan ekspor dengan menggunakan kuota.
Selain itu, lanjut dia, terdapat ribuan warga yang mata pencahariannya selama ini bergantung kepada benih lobster, tidak mungkin pemerintah akan membiarkan mereka tidak lagi menghasilkan atau mati kelaparan karena tidak bekerja.
KKP juga mempertimbangkan agar ada jumlah benih lobster yang harus dikembalikan pembudi daya ke alam, yaitu antara 2,5 persen atau 5 persen, agar populasi lobster di laut tetap terjaga secara alami.
Apalagi, ia menuturkan bahwa sejumlah pakar menyebutkan bahwa dari seluruh benih lobster di alam, kemungkinan hanya satu persen saja yang bisa hidup sampai dewasa.
Di sisi lain, menurut dia, selama ini langkah untuk menyetop ekspor benih lobster kenyatannya tak sepenuhnya mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih lobster.
"Penyelundupan ada terus. Kalau anda mau lihat, itu skemanya ada semua. Aliran uang, ke mana, ke mana. Ada di data kita, tapi kan kita tidak mau memperlebar, kita maunya 'keep'," kata dia.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
