tirto.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan rencana pengetatan pintu-pintu masuk pendatang ke wilayah Jabar hingga tingkat RT/RW. Ini menyusul pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang melarang masyarakat mudik di tengah pandemi COVID-19.
“Dengan adanya instruksi Presiden ini, kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, termasuk di level RT/RW, untuk menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," kata Kang Emil, di Bandung, Selasa (21/4/2020).
Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini meminta para perantau asal Jabar menaati instruksi Presiden tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 makin meluas.
Emil mengatakan Pemprov Jabar menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi para perantau yang terdampak COVID-19.
"Silaturahmi baik, tetapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tetapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," kata dia.
Ia mengatakan kebijakan Presiden Jokowi melarang mudik sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar. Pasalnya, mudik terbukti telah memicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi COVID-19.
"Di Kabupaten Ciamis korban mudik, di Kabupaten Cianjur korban mudik, di Kabupaten Sumedang kepala desa tidak ke mana-mana positif COVID-19 korban mudik, data menunjukkan itu. Oleh karena itu, saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, insyaallah, kami bisa mengendalikan," ujar Emil.
Sebagai wujud dukungan Pemprov Jabar terhadap kebijakan Presiden Jokowi ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang.
Presiden Jokowi menyampaikan larangan mudik tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/4/2020).
Jokowi mengatakan kebijakan ini ia ambil dengan didasari kajian dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yakni masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras untuk mudik ke kampung halamannya.
Angka ini menurut Jokowi masih sangat besar sehingga ia melarang masyarakat untuk mudik.
"Dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Ia meminta jajarannya menyiapkan aturan-aturan teknis terkait larangan mudik ini.
"Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.
Masyarakat yang tidak mudik pun diklaim Jokowi sudah terbantu dengan sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah.
"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Prakerja sudah berjalan, minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," tutur Jokowi.
