tirto.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengkritik usulan anggaran untuk konsultan kampung kumuh sebesar Rp556.112.770 per RW dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Anggaran dalam pagu Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta itu digunakan untuk program Community Action Plan (CAP) dengan rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp29.757.030.
Yuke menjelaskan dana itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan lainnya untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).
Ia mengaku komisinya terkejut melihat dan mendengarkan usulan tersebut, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.
"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" kata Yuke di Gedung DPRD, Senin (4/11/2019) siang.
Yuke menilai, dirinya tak pernah melihat adanya kegiatan penataan kampung kumuh selama dua tahun ini. Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.
Kendati demikian, pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi. Ia menilai tetap harus ada pengawasan di balik rencana tersebut.
"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," ujarnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Hendra Friana
