tirto.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menyangkal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung soal keputusan tarif Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) dilakukan DPRD DKI untuk kepentingan Pemilihan Umum 2019.
Tarif yang diputuskan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) lebih murah daripada yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami enggak ada urusan dengan itu sama sekali. Tidak ada urusan dengan konteks pemilu," kata Gembong saat dikonfirmasi pada Selasa (26/3/2019).
Gembong mengatakan, kedua transportasi massal tersebut memang sudah ditunggu oleh masyarakat DKI Jakarta.
"Maka perlu segera diberlakukan supaya warga Jakarta menikmati transportasi yang modern ini," ujar Gembong,
Gembong menilai, jangan terlalu berpikiran pendek.
"Emang MRT itu direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan nggak juga," tambahnya.
Anies memang sempat mengatakan bahwa keputusan tersebut muncul karena adanya kepentingan politik dalam Pemilu 2019.
"Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 april, jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," kata Anies saat ditemui di Jakarta Barat pada Selasa (26/3/2019).
Pasalnya, kata Anies, penetapan tarif tersebut menjadi rujukan untuk waktu yang panjang.
"Ini menentukan harga untuk moda transportasi umum terpadu jangka panjang. Ini yang ingin saya garis bawahi kepada semuanya," ujar Anies.
Dengan itu, Anies mengatakan bahwa ia perlu untuk membahasnya kembali dengan DPRD DKI.
"Itulah kenapa saya masih bicara dengan dewan karena ini bukan sekadar bukan harga yang bisa diubah-ubah dalam waktu singkat," tukas Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
