tirto.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK, memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia menyoroti anggaran mencapai Rp700 miliar namun tak membuat PDN aman dari peretasan ransomware.
"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2024).
Anggota Komisi III Fraksi Nasdem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan brain chiper ransomware jenis lockbit 3.0. Padahal, anggaran yang fantastis seharusnya sudah memberi keamanan yang memadai.
"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" tanya Sahroni.
Sahroni meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN. Kemudian, kejadian serupa juga diminta tidak boleh terulang.
"Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sahroni menilai harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Telkomsigma, yang berkaitan dengan Pusat Data Nasional harus mencari solusi dan jangan menghindar dengan mencari berbagai alasan.
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujar Sahroni.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan anggaran belanja Kominfo hingga Mei 2024 sebesar Rp4,9 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan pusat data nasional PDN.
“Kominfo Rp4,9 triliun, sudah dibelanjakan ini mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G, dan data center nasional [Pusat Data Nasional] Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita, Kamis (27/6/2024)
Kemudian, anggaran yang lain juga dialokasikan untuk pembiayaan kapasitas satelit Rp700 miliar hingga Palapa Ring Rp1,1 triliun.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
