tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi perhatian khusus terhadap persoalan penyelenggaraan pilkada dan/atau pemilu di wilayah Papua.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria berkata, luasnya wilayah dan sulitnya akses di Papua membuat penyelenggara pemilu menghadapi kesulitan dalam bertugas. Perhatian khusus harus diberikan agar tak ada masalah besar saat pemilu dan pilkada berlangsung.
"Belum lagi disana penyelenggara-penyelenggaranya masih ada belum menjaga netralitas dan independensi. Kita harap agar KPU dan Bawaslu pusat melakukan penguatan," kata Riza di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Permintaan itu disampaikan Riza setelah gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU dikabulkan. PBB menjadi peserta pemilu dengan keluarnya putusan Bawaslu RI.
Bawaslu menyatakan PBB memenuhi verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi, meliputi status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan untuk Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, partai itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.
"Yang penting KPU dan Bawaslu tetap menjaga netralitas dan independensinya, mekanisme, sesuai aturan yang ada," ujar Riza.
KPU juga diminta lebih hati-hati dalam bertugas. Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto berkata, ketelitian dan kecermatan KPU harus ditingkatkan untuk menghindari potensi dibuatnya putusan penyelenggara pemilu.
"Supaya tidak banyak gugatan KPU harus lebih cermat, lebih teliti, terhadap informasi di lapangan," ujar Yandri.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
