tirto.id - Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5-6 Maret 2021. Mereka menyatakan KLB yang mendapuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko itu ilegal atau inkonsitusional.
"Semua pengurus DPD Demokrat Papua dan kader partai solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono [AHY] dan menyatakan siap berperang melawan orang yang merongrong wibawa partai," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak bersama Sekretaris umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan media di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).
Ricky mengatakan, pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak diwakili satu pun perwakilan Demokrat Papua atau pengurus 29 DPC Kabupaten/Kota. Menurutnya, kader Partai Demokrat Papua solid dan loyalitas mendukung penuh pengurus yang sah dipimpin AHY.
"Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Papua tetap bersama AHY sesuai hasil kongres luar biasa Demokrat 2020 yang sah sesuai AD/ART partai,"tegas Ricky Ham Pagawak didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Yunus Wonda.
Sekretaris umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir menegaskan, jika ada pihak pengurus yang hadir mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua hadir di arena kongres, itu ilegal dan bukan pengurus resmi.
"Saya tegaskan DPD Demokrat Papua tetap satu mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai AD/ART," kata Boy Dawir.
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
