tirto.id - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mengatakan sampai saat ini pemerintah belum memiliki alat rapid test untuk penanganan COVID-19. Ia mengaku, pemerintah masih menunggu kedatangan alat-alat rapid test tersebut dari sejumlah negara padahal Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan rapid test segera dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air. Sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara," kata Doni usai rapat terbatas tentang gugus tugas penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Doni mengatakan pemerintah akan berhubungan dengan sejumlah negara yang menangani Covid-19 seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu akan meminta izin kepada Bea Cukai, Kementerian Perdagangan hingga BPOM untuk mempermudah akses kedatangan alat rapid test tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 50.
Doni mengatakan target penggunaan alat rapid test akan menyasar masyarakat luas, terutama masyarakat yang pernah kontak dengan pasien positif. Namun diakuinya sulit bila rapid test ini harus dilakukan seluruh masyarakat se-Indonesia.
"Kalau seluruh masyarakat harus mendapat rapid tes ini, mungkin akan sangat sulit karena akan sangat banyak, penduduk kita jumlahnya 270 juta jiwa," kata Doni.
Untuk itulah, kata Doni perlu dilakukan koordinasi antara tim medis dengan tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri bahkan BIN untuk meminta masukan siapa saja yang bisa dilakukan rapid test.
"Jadi mungkin hasil koordinasi dengan tim medis di lapangan, dengan mereka yang tergabung dalam tim deteksi yang terdiri dari tim gabungan, ada unsur TNI, unsur Polri, ada juga unsur dari intelejen yaitu BIN, untuk bisa memeberikan masukan. Sehingga siapa kira-kira yang wajib melakukan rapid test," kata Doni.
Terpisah, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengaku pemerintah masih menunggu hasil penghitungan dari dalam luar negeri. Sebab, pemerintah Indonesia sudah menerima tawaran dari sejumlah negara secara gratis untuk test kit penanganan Covid-19.
"Terkait test kit ini juga banyak yang sifatnya akan ada bbrp pihak yang menyampaikan kesediaan untuk menyumbangkan. Jadi tidak untuk dijual," kata Santo dalam press conference via virtual di Jakarta, Kamis.
"Oleh karena itu dari kita sekarang sedang berusaha untuk mengompilasi berbagai tawaran atau kesediaan dari pihak-pihak asing untuk menyumbangkan test kitnya pada yang saat bersamaan kita juga melakukan asesmen mengenai seberapa banyak sebenarnya yang diminta," tutur Santo.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar pelaksanaan rapid test atau tes cepat segera dilakukan. Ia pun meminta jajaran di bawahnya untuk memperbanyak alat tes, serta harus dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Hal tersebut diperlukan dalam rangka percepatan penanganan virus corona COVID-19 di Indonesia.
"Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes," kata Jokowi saat memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 via teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Jokowi ingin percepatan rapid test melibatkan rumah sakit milik pemerintah pusat, rumah sakit milik pemerintah daerah, rumah sakit BUMN hingga milik swasta. Ia juga meminta agar lembaga penelitian yang mendapat rekomendasi Kementerian Kesehatan juga ikut terlibat sebagai upaya percepatan deteksi virus corona Covid-19.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
