DK PBB Desak Misi di Sahara Barat Kembali Berfungsi

tirto.id - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, (29/4/2016) mendesak agar misi pemelihara perdamaian PBB di Sahara Barat kembali berfungsi secara penuh.

Dewan yang beranggotakan 15 negara itu telah melakukan pemungutan suara untuk mensahkan resolusi mengenai misi itu. Sepuluh anggota memberi suara yang mendukung, sementara Venezuela dan Uruguay menentang, sedangkan Rusia, Angola dan Selandia Baru abstain.

Resolusi itu memutuskan untuk memperpanjang mandat misi pemeliharaan perdamaian di Sahara Barat selama satu tahun sampai April 30 2017 dan menekankan "keperluan sangat mendesak buat MINURSO untuk sepenuhnya berfungsi kembali."

MINSURNO merupakan komisi PBB yang bertugas menangani isu terkait Sahara.

Resolusi dari Dewan Keamanan akan dievaluasi dalam waktu 90 hari termasuk dampak dari misi yang dijalankan itu.

"Pengesahan resolusi itu" mencerminkan keinginan dan tekad Dewan Keamanan untuk mendorong penyelesaian politik bagi masalah Sahara Barat dan memelihara mandat MINSURSO, kata Wakil Tetap Cina di Dewan Keamanan Liu Jieyi, yang mana Beijing adalah pemangku jabatan Presiden Dewan Keamanan untuk April.

"Kami harap misi itu akan terus memainkan peran penting dalam penerapan resolusi Dewan Keamanan dan kestabilan kondisi di Sahara Barat," Liu menambahkan, seperti dikutip kantor berita Antara, Sabtu, (30/4/2016).

Misi PBB di Sahara Barat didirikan Dewan Keamanan dengan resolusi 690 pada 29 April 1991 sesuai usulan yang diterima pada 30 Agustus 1988 oleh Maroko dan Frente Polisario.

Wilayah Sahara Barat telah diperebutkan oleh Maroko, Mauritania dan Frente Polisario, yang didukung oleh Aljazair, sejak penguasa kolonialnya, Spanyol, mundur dari wilayah tersebut pada 1976.