Menuju konten utama

Dituding Megawati Soal Netralitas, Polri: Silakan Dilaporkan

Kabaharkam Polri menegaskan netralitas polisi dalam Pemilu 2024. Hal ini sering ditegaskan oleh komandan dan pimpinan. 

Dituding Megawati Soal Netralitas, Polri: Silakan Dilaporkan
Mohammad Fadil Imran. (ANTARA Jatim/Willy Irawan)

tirto.id - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen M. Fadil Imran, menyatakan bahwa Polri selalu memegang teguh netralitas di tengah tahapan pemilu. Hal itu ditegaskan usai adanya tudingan kepada TNI-Polri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa polisi harus netral dan kemudian dalam beberapa aturan Kapolri juga harus netral. Para komandan dan pimpinan dalam berbagai kesempatan dan waktu selalu memberi tekanan agar polisi berada di tengah," kata Fadil di Cikeas, Bogor, Rabu (7/2/2024).

Menurut Fadil, di internal Polri telah disediakan ruang pengaduan. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya pelanggaran netralitas Polri dipersilakan untuk melapor dan akan diproses secara tegas.

"Kalau ada isu polisi tidak netral dan sebagainya, sudah ada ruang-ruang untuk itu. Ada Propam dan Irwasum. Di luar saya kira ada juga ruang yang bisa untuk menyampaikan manakala ada pelanggaran," tutur Fadil.

Dijelaskan Fadil, Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo, telah memberikan pengarahan yang jelas mengenai tugas Polri dalam Pemilu 2024 ini. Dia menegaskan, Polri fokus mengamankan pesta demokrasi yang hanya tinggal satu pekan lagi.

Untuk tugas mengamankan pemilu, kata dia, Polri telah menggelar tiga operasi, yakni pengamanan pemilu, Nusantara Cooling System untuk mencegah perpecahan, dan kontigensi untuk dikerahkan apabila ada kondisi genting. Jadi, apabila ditemukan adanya personel yang melakukan pelanggaran di luar tugas tersebut akan ditindak.

"Kapolri juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, kalau ada pelanggaran apa pun itu, pasti akan diproses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku," ucap Fadil.

Diketahui, dalam konser Salam Metal di GBK pekan lalu, Megawati meminta aparat TNI dan Polri tidak lagi melakukan intimidasi terhadap para pendukung paslon Ganjar-Mahfud. Dia menekankan, PDIP merupakan partai sah peserta pemilu dan memiliki hak untuk mengikuti setiap tahapan Pemilu 2024.

"Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, Ingat!" ujar Megawati.

Megawati juga meminta agar TNI dan Polri tidak memihak ke salah satu paslon. Dia juga meminta tidak adanya intervensi Polri maupun TNI dalam pilihan rakyat.

Baca juga artikel terkait FLASH NEWS atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Flash news
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Dwi Ayuningtyas