Dirut Bulog Akui Sebaran Distribusi Jagung Impor Tidak Merata

tirto.id - Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas) membenarkan distribusi jagung impor, yang mencapai 100 ribu ton, belum tersebar dengan merata. Menurut dia, hal itu disebabkan karena impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah kelompok peternak saja.

“Awalnya (impor jagung) untuk [beberapa] kelompok peternak itu saja. Setelah diputuskan impor, ternyata banyak yang minta. Jadi bukan salah kami,” kata Buwas kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (22/1/2019).

Buwas juga menilai masalah distribusi itu wajar karena pemerintah memutuskan kuota impor jagung sesuai kebutuhan yang dilaporkan pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kabinet.

Selain itu, Buwas menyatakan jagung impor yang masuk ke Indonesia juga tidak lama disimpan di gudang Bulog. Sebab, begitu masuk Indonesia, jagung-jagung impor itu langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

“Kemarin kami impor berdasarkan pesanan. Begitu datang langsung didistribusikan,” ucap Buwas.

Saat ini, Buwas mencatat, dari 100 ribu ton jagung yang diimpor, 99 ribu ton sudah diserap oleh peternak. Soal nasib 1000 ton sisanya, ia hanya menjawab singkat, “Memang dapatnya segitu.”

Pemerintah memutuskan melakukan impor 100 ribu ton jagung pada November 2018. Pemerintah mengklaim bahwa impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak murah karena harga jagung di dalam negeri saat ini berada di kisaran Rp6000 per kg.

Ternyata pada Januari 2019, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan izin impor jagung 30 ribu ton. Jagung impor tersebut direncanakan masuk ke Indonesia pada Februari 2019.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan impor yang disepakati oleh Kementan dan Kemendag itu semata-mata ditujukan untuk menstabilkan harga jagung agar mencapai Rp4.500/kg.

Agung menilai ketersediaan jagung belum cukup merata di berbagai daerah, terutama pada awal tahun. Sebab, kata Agung, sebagian besar panen baru akan terjadi mulai akhir Januari 2019.

“Untuk pengendalian harga saja. Kalau sudah turun harganya, ya sudah [tidak impor lagi]” kata Agung.