Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Status Yerusalem

Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Status Yerusalem
Seorang pria muslim berdoa saat salat Jumat di bulan Ramadan, di lapangan yang dikenal Muslim sebagai Noble Sanctuary (Dome of the Rock) dan bagi umat Yahudi dikenal sebagai Temple Mount di Kota Tua Yerusalem, Jumat (16/6). ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad
Reporter: Yuliana Ratnasari
07 Desember, 2017 dibaca normal 1:30 menit
Delapan negara di Dewan Keamanan PBB – termasuk beberapa sekutu terdekat Amerika – meminta sebuah pertemuan darurat membahas status Yerusalem.
tirto.id - Pada Kamis (7/12/2017) WIB, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan keputusannya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, pemerintahan Trump juga menyatakan segera memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Avis ke Yerusalem.

Beberapa jam setelah pidato pengumuman Trump, delapan negara di Dewan Keamanan PBB – termasuk beberapa sekutu terdekat Amerika – meminta sebuah pertemuan darurat diadakan sebelum akhir pekan ini. Kemungkinan pertemuan akan dijadwalkan Jumat (8/12/2017) esok.

Mengutip
New York Times, Joakim Vaverka, koordinator politik misi PBB di Swedia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa delegasi Bolivia, Inggris, Mesir, Perancis, Italia, Senegal, Swedia dan Uruguay telah meminta pertemuan tersebut.

Pertemuan darurat ini juga dibenarkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam briefing-nya untuk "membahas pernyataan Presiden Amerika Serikat hari ini mengenai status Yerusalem."

"Isu status akhir Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak berdasarkan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang relevan, dengan mempertimbangkan masalah yang sah dari pihak Palestina dan Israel," kata Guterres sebagaimana dikutip New York Times.

Kritik terhadap pengumuman Trump tersebut mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan terkait Yerusalem itu telah menghapus klaim bahwa AS sebagai perantara netral untuk perdamaian.

Orang-orang Palestina dan Arab lainnya di wilayah tersebut telah melihat pemerintahan Trump cenderung mengarah ke pemerintah sayap kanan Israel. Perubahan kebijakan Amerika "menghancurkan proses perdamaian," kata Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah.

Status terakhir Yerusalem selalu menjadi salah satu pertanyaan paling sulit dan sensitif dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung sejak akhir 1940-an.

Meski sejumlah petinggi negara hingga elemen masyarakat di banyak negara menilai langkah ini akan menjadi bibit bagi konflik baru di Timur Tengah, Trump beranggapan sebaliknya.

Ia berketetapan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina yang telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, dan AS masih berkomitmen terhadap perdamaian di wilayah tersebut.

"Keputusan ini tidak dimaksudkan, dalam cara apapun, untuk mencerminkan hilangnya komitmen kuat kami untuk memfasilitasi sebuah kesepakatan damai yang abadi. Kami menginginkan kesepakatan yang sangat baik bagi Israel dan juga untuk rakyat Palestina," kata dia.

Para pemimpin Arab sebelumnya telah memperingatkan agar AS tidak memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengatakan kepada Trump bahwa relokasi kedutaan atau pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel "akan merupakan provokasi mencolok umat Islam, di seluruh dunia," seperti dikutip BBC News.

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas telah memperingatkan tentang "konsekuensi berbahaya keputusan [pemindahan] itu terhadap proses perdamaian, keamanan, serta stabilitas kawasan dan dunia."

Sementara itu, Raja Yordania Abdullah mengatakan bahwa keputusan tersebut akan "melemahkan upaya untuk melanjutkan proses perdamaian" dan memprovokasi umat Islam.

Baca juga artikel terkait YERUSALEM atau tulisan menarik lainnya Yuliana Ratnasari
(tirto.id - rat/rat)

Keyword