tirto.id -
Pengamat politik Denny JA mengatakan, apabila Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan jalur independen, maka hal itu akan menyulitkannya dalam penyusunan anggaran daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat berperan penting dalam menyusun anggaran Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI.
"Ahok akan kesulitan dalam anggaran belanja untuk program pemerintah karena DPRD sangat berperan dalam menentukan anggaran bagi Pemprov DKI," kata Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa jalur independen yang dipilih Ahok nantinya akan menyulitkan dalam membuat peraturan daerah, karena DPRD juga berperan besar dalam hal tersebut.
Apalagi, kata dia, saat ini terdapat sejumlah kasus yang memperlihatkan ketidakcocokan antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak DPRD DKI.
Tidak hanya itu, Denny juga menyoroti soal rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta, padahal menurutnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh ibukota Negara ini termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain.
Sebelumnya dilaporkan, sejumlah Pimpinan DPR RI menghormati keputusan Ahok bila ingin mengikuti pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.
"Kalau saya melihat bahwa pencalonan Pak Ahok yang penting sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau beliau menginginkan pencalonan independen, itu hak beliau. Beliau punya hak memilih jalur independen atau memakai jalur partai," kata Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga mengatakan hal yang serupa,. "Kalau itu hak dia terserah. Siapa pun setiap individu sudah ada jalurnya. Jalur independen kan memang disediakan undang-undang kita," kata Fadli dalam kesempatan berbeda.
Namun, Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa keputusan Ahok tidak seharusnya diartikan sebagai upaya menghindari partai politik. Menurut dia, demokrasi tidak akan pernah terwujud tanpa adanya partai politik.
"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Jadi demokrasi itu wajib ada partai politik. Itu di seluruh dunia berlaku. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Sehingga kalau ada yang kurang baik dari partai politik, ya partai politik yang harus diperbaiki," ucap Fadli. (ANT)
Baca juga artikel terkait JALUR INDEPENDEN
tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Antara
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Antara
