tirto.id - Soal isu Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, saat ini partai berlambang mercy ini akan melihat penawaran dan permintaan (supply and demand) terlebih dulu sebelum menyatakan sikap resminya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dalam diskusi bertajuk 'Peta Politik Pasca Putusan MK' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
"Itu masih memerlukan waktu untuk melakukan komunikasi. Kita lihat demand-nya gimana, ini kan supply dan demand. Kalau demand-nya menguntungkan Demokrat, saya kira akan dipertimbangkan," ucap Syarief.
Menurut Syarief, partainya baru bisa memastikan bahwa sudah tidak bergabung dengan koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pertarungan Pilpres 2019.
"Jadi garis finish-nya di MK. Berarti setelah putusan dapat dipastikan Partai Demokrat sudah tak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," kata Syarief.
Menurut Syarief, partai Demokrat sejatinya tak masalah apakah akan menjadi oposisi atau justru merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi lima tahun berikutnya.
"Bagi Partai Demokrat tidak terlalu memikirkan itu karena Demokrat sudah berpengalaman dua periode (di pemerintahan) dan 2014- 2019 kami di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi manapun," tuturnya.
Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini masih akan melakukan survei internal untuk menentukan sikap politik sebelum Jokowi-Ma'ruf secara resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada Oktober mendatang.
"Partai Demokrat memerlukan dan masih ada waktu untuk melakukan survei," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
