Masuk tirto.id
tirto.id - Aksi demonstrasi di sepanjang kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer berujung ricuh pada Rabu (28/10/2026) malam. Situasi memanas setelah ratusan massa yang diidentifikasi sebagai pasukan hitam-hitam secara mendadak merangsek masuk ke area Gedung DPRD DIY dan menyerang petugas kepolisian yang sedang berjaga.
Berdasar pantauan kontributor Tirto, aksi demonstrasi digelar di sepanjang kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta. Aksi ini dimulai sejak siang hingga sore hari.
Massa dari elemen mahasiswa menggelar aksi di DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY, hingga Titik Nol Yogyakarta yang seluruhnya berada di kawasan Malioboro. Aksi mahasiswa ini selesai sekitar pukul 18.00 WIB.
Ribuan massa yang ikut aksi di Titik Nol Kilometer kemudian langsung pulang menuju ke kampusnya masing-masing. Namun ada sekelompok orang yang memilih untuk berjalan kaki ke arah utara atau kembali lagi ke DPRD DIY.
Massa Pakaian Hitam Merangsek Masuk DPRD DIY
Kericuhan pecah sekitar pukul 18.15 WIB di depan DPRD DIY. Ratusan massa berpakaian hitam-hitam kemudian merangsek masuk ke area DPRD DIY yang dijaga oleh petugas kepolisian.
Sempat terjadi aksi lempar kembang api di depan DPRD DIY. Massa juga sempat melempari polisi yang berjaga di DPRD DIY.
Kericuhan ini membuat toko-toko yang berada di kawasan Malioboro memilih tutup. Padahal biasanya kawasan pertokoan di Malioboro ini tutup pada pukul 22.00 WIB. Massa juga sempat membakar berbagai marka pembatas jalan.
Hingga pukul 20.14 WIB kericuhan masih terjadi di Malioboro. Aparat kepolisian hingga saat ini masih bertahan di area DPRD DIY.
Istana Klaim Buka Ruang Dialog bagi Massa Aksi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, mengimbau agar massa yang menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tetap tertib dan tidak terprovokasi.
Listyo mengakui kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena itu, masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah dan UU memberikan ruang, namun yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis,” kata Listyo kepada wartawan, Rabu.
Pemerintah, melalui KSP, membuka ruang bagi perwakilan mahasiswa maupun kelompok pengunjuk rasa lainnya untuk menyampaikan aspirasi.
Mantan Kapolri itu mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan pendapat.
Listyo menyatakan aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga dan merawat bangsa.
“Semua masukan dari para peserta unjuk rasa adalah bagian dari kita untuk bersama-sama menjaga dan merawat bangsa ini,” tutur Listyo.
Penulis: Cahyo PE
Editor: Siti Fatimah
