Masuk tirto.id
tirto.id - Arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, kembali dibuka pada Rabu (28/10/2026) malam, setelah massa aksi demonstrasi 28 Oktober membubarkan diri.
Berdasarkan pantauan Tirto di lokasi, arus lalu lintas kembali dibuka pada sekitar pukul 20.10 WIB. Laju kendaraan dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Thamrin maupun sebaliknya, serta dari arah Jalan Imam Bonjol dan Kebon Kacang sudah kembali normal.
Tampak aparat kepolisian masih berjaga dan menyisir jalanan yang semula dipenuhi para massa aksi tersebut.
Massa aksi mulai membubarkan diri setelah sebelumnya hujan deras turun di sekitar lokasi demonstrasi pada sekitar pukul 19.10.
Sebagai informasi, dalam aksi pada 28 Oktober kali ini, massa aksi yang tergabung ke dalam Komite SADAR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Salah seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ), Rafif Luqmanul, sebelumnya mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.
Pertama, para massa aksi menuntut pemerintah untuk serius mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kebakaran [hutan dan lahan] di Indonesia itu tuh tidak atas [kejadian] alam begitu saja, tapi ada dalang-dalang yang membuatkan kebakaran hutan separah itu, bahkan terorganisir gitu,” kata Rafif.
Selain itu, massa aksi juga menuntut agar supremasi sipil dan supremasi hukum diperkuat.
Rafif menegaskan bahwa supremasi sipil dan hukum diperlukan agar Indonesia tidak kembali pada era Orde Baru.
“Apakah kita mau ke masa Orde Baru kembali? Apakah kita mau menjadi demokrasi yang tidak demokrasi? Apakah kita mau masyarakat Indonesia tidak bisa, tidak leluasa menyampaikan kritik maupun sarannya terhadap negara ini?” paparnya.
Seruan yang sama datang dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kesha Lovato. Menurut Kesha, masyarakat merasa marah karena pemerintah tidak serius dalam menangani karhutla. Oleh karena itu, dia datang untuk mengikuti aksi demi menyuarakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Kenapa pemerintah sama sekali tidak mau mengakui bencana karhutla ini sebagai bencana nasional?” katanya.
Kesha menyebut aksi pada hari ini terbuka bagi seluruh kalangan dan tidak terbatas pada mahasiwa yang menggunakan jaket almamater saja.
Menurutnya, hal itu menjadi penanda bahwa masyarakat sudah merasa sangat marah dengan kondisi negara saat ini.
“Kita sangat marah, kita mau semua masyarakat sipil itu turut hadir ke sini,” tegasmnya.
Sebagai informasi, dalam aksi pada 28 Oktober kali ini, massa aksi yang tergabung ke dalam Komite SADAR menyampaikan lima tuntutan rakyat. Berikut daftar tuntutannya:
- Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan;
- Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP;
- Turunkan Biaya Pendidikan, Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata dan Sediakan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas;
- Stop Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN;
- Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
