tirto.id - Pemerintah bayangan yang didominasi anggota parlemen Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mendeklarasikan perang melawan junta militer yang kini berkuasa di Myanmar. Negara itu berada dalam konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan dalam kudeta.
Sejak Februari tahun ini, protes besar-besaran terjadi di Myanmar sehingga memicu kekerasan berdarah dari junta militer. Awal bulan ini, anggota parlemen NLD, yang merupakan mayoritas dari "Pemerintahan Persatuan Nasional" (NUG) yang bekerja untuk menggulingkan rezim militer, telah menyatakan "perang defensif rakyat" dan mendesak warga untuk menyerang aset junta.
Usai deklarasi itu terjadi, bentrok antara pasukan pertahanan rakyat lokal dan militer telah meningkat. Mereka pun menyerang lebih dari selusin menara komunikasi milik tentara, demikian keterangan kelompok anti-junta seperti dilaporkan Bangkok Post.
Sikap Aung San Suu Kyi
Terkait dengan deklarasi perang yang dilancarkan anggota NUG, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi memilih tidak berkomentar. Hal itu disampaikan oleh pengacaranya Khin Maung Zaw. Menurut pengacara, Suu Kyi akan berkomentar setelah berdiskusi dengan orang lain di luar kepemimpinan NLD.
"Dia bilang dia tidak pernah berbalik melawan keinginan orang-orang," tambahnya.
Langkah non-kekerasan itu telah menjadi prinsip Aung San Suu Kyi sekaligus ciri khas gerakan demokrasi yang dipimpinnya untuk melawan kekuatan junta militer beberapa dekade lalu.
Namun sikap itu tidak diamini oleh gerakan muda yang menginginkan perlawanan. Sebab, mereka melihat situasi ini sebagai satu-satunya cara untuk membasmi dominasi militer secara permanen dalam politik dan ekonomi.
San Suu Kyi (76) yang pernah meraih nobel perdamaian, sudah ditahan di dalam rumah sejak awal kudeta Februari lalu. Ia terputus dari dunia luar, hanya diperbolehkan menghadiri pengadilan dan pertemuan dengan pengacaranya.
Kini Suu Kyi menghadapi sejumlah tuduhan, salah satunya dugaan kasus impor walkie-talkie secara ilegal. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipenjara selama beberapa dekade.
Pertempuran untuk Kursi PBB Myanmar
Saat ini, negara itu sedang mengalami perebutan kursi PBB dalam perwakilan Myanmar. Para aktivis bertekad mencegah jenderal Myanmar merebut kursi negara di PBB.
Seperti dilaporkan abc.net.au, belum jelas siapa yang akan mewakili Myanmar di panggung internasional, junta militer atau Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
Tatmadaw menyebutkan, sejak kudeta berlangsung hingga muncul perang defensif rakyat, telah menewaskan setidaknya 1.093 dan lebih dari 6.500 orang ditangkap.
Kebijakan Luar Negeri melaporkan bahwa pakta diplomatik oleh sekutu AS dan China tidak mungkin menunda keputusan konkret atau secara efektif menghalangi junta mengambil kursi PBB.
Aktivis muda pro-demokrasi mengatakan mereka khawatir tentang diamnya Australia, memperingatkan ada terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk membiarkan junta merayap menuju legitimasi.
Sementara itu, aktivis yang vokal terhadap krisis di Myanmar, Thinzar Shunlei Yi berharap PBB akan memilih demokrasi daripada kediktatoran, tetapi mengatakan kepada program AM ABC bahwa dia ragu mereka cukup berani untuk melakukannya.
"Sangat jelas, ini hitam dan putih-mengapa para pemimpin dunia berada dalam dilema untuk memilih [antara] junta kriminal dan pemerintah sipil?"
Editor: Iswara N Raditya
