tirto.id - Capres nomor urut 02 mengkritik keras cara pemerintahan Joko Widodo mengelola BUMN, ketika berbicara dalam debat terakhir capres-cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu (13/4/2019).
Prabowo menilai langkah pemerintahan Jokowi membentuk banyak holding BUMN tidak tepat karena sejumlah perusahan pelat merah justru masih buruk pengelolaannya. Dia mencontohkan Garuda dan Pertamina.
"BUMN kita, kebanggaan kita, Pertamina, semua, yang seharusnya menjadi national champion, world champion, sekarang moril jatuh, tidak tahu masa depannya bagaimana, selalu dikalahkan dengan perusahaan asing," kata Prabowo.
"Kenapa bisa swasta lebih hebat daripada garuda. [...] Garuda kita, kebanggaan kita, kok bisa kita biarkan morat-marit seperti sekarang," tambah Prabowo.
Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Capres 01 Joko Widodo membantahnya dengan menyebut sejumlah capaian BUMN selama ini.
"Besok, bapak boleh cek berapa setoran dividen BUMN ke APBN kita. Naik atau Turun," ujar dia.
Jokowi menambahkan Pertamina selama ini justru berhasil menunjukkan kinerja moncer karena mampu mengambil alih pengelolaan blok-blok migas besar yang sebelumnya dikuasi asing, seperti blok Rokan dan blok Mahakam.
"Freeport yang dulu hanya 9 persen [saham Indonesia], Sudah diambil alih Inalum, [dengan kepemilikan saham] 51,2 persen. Artinya BUMN kita bisa lakukan akuisisi seperti itu," ujar dia.
Oleh karena itu, Jokowi mempertanyakan keraguan Prabowo terhadap kemampauan BUMN dalam mengelola bisnis.
"Kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, bagaimana mereka akan mampu mengambil dan mengelola blok-blok besar, yang tentu saja, memerlukan uang yang sangat besar. Dan kita ternyata dipercaya," tambah Jokowi.
Dia juga menyindir kritik Prabowo sebagai bentuk pesimisme. "Tidak ada negara maju di manapun kalau rakyatnya pesimis, enggak akan mungkin," ujar capres petahana itu.
Jokowi mengakui memang ada sejumlah BUMN yang salah pengelolaannya. Namun, menurut dia, hal itu semestinya disikapi dengan mencari solusi untuk memperbaiki masalah yang ada.
"Saya tidak mau menyalahkan mereka, kita ingin mencari jalan keluar, mencari solusi agar BUMN kita menjadi lebih baik," Jokowi menegaskan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Debat Kelima Pilpres 2019 membahas lima tema, yakni ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri.
KPU juga menunjuk 10 panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan yang diajukan kepada kedua paslon dalam debat ini.
Sepuluh panelis tersebut ialah Mohammad Nasih (rektor Universitas Airlangga), Arief Mufriani (Dosen FIB UIN Syarif Hidayatullah), Eddy Suratman (Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura), Hanif Amali Rivai (Dekan FE Universitas Andalas), juga Suharnomo (Dekan FEB Universitas Diponegoro).
Selain itu, Herman Karamoy (Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi) dan I Nyoman Mahaendra Yasa (Dekan FEB Universitas Udayana), Dermawan Wibisono (Guru Besar ITB), Tukiman Tarunasayoga (Dosen Community Development Unika Soegijapranoto, Undip, dan UNS), dan Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice).
Debat yang dipandu Balques Manisang dan Tomy Ristanto itu disiarkan secara langsung oleh TVOne, ANTV, Berita Satu, Net TV.
Editor: Agung DH
