tirto.id - Pemerintah menilai isu pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menguntungkan Indonesia, terutama dari sisi aliran modal asing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan isu pemakzulan itu membuat situasi AS menjadi tidak menentu, sehingga aliran modal mereka mengalir ke negara-negara lain, di antaranya seperti Indonesia.
"Negara maju seperti AS selalu dianggap sebagai save heaven. Tapi kalau ia bermasalah, kita ada untungnya," ucap Darmin kepada wartawan saat ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jumat (27/9/2019).
Darmin menambahkan posisi AS secara global memiliki peran yang sentral. Alhasil, berbagai kejadian di negara tersebut berpotensi memengaruhi kondisi di negara-negara lainnya, terutama negara berkembang.
Pada perang dagang AS-Cina saja misalnya. Indonesia pun ikut terdampak karena perang dagang itu, meskipun dampak negatifnya tidak begitu besar. Oleh karena itu, Darmin meyakini Indonesia akan diuntungkan dalam kasus pemakzulan Trump tersebut.
"Apalagi kalau dia mau impeachment, baru mau, belum tentu terjadi, itu positifnya buat kita lebih banyak, ketimbang negatifnya," ucap Darmin.
Beberapa waktu yang lalu, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump. Hal ini menjadikannya presiden ke-4 dalam sejarah Amerika Serikat yang menghadapi tuntutan semacam ini.
Dikutip dari Associated Press, dokumen penyelidikan yang dirilis Selasa (24/9/2019) tersebut, menyebutkan tuduhan terhadap presiden Trump yang meminta Ukraina menginvestigasi Joe Biden, yang akan mencalonkan diri dalam pemilu presiden AS tahun depan.
Terdapat transkrip berisi percakapan antara Trump dengan presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Trump mendorong Zelenskiy untuk menginvestigasi Joe Diben dan puteranya, Hunter di bawah tekanan politik.
Jay Sekulow, pengacara Trump mengatakan bahwa tidak ada quid pro quo, atau persepakatan timbal balik antara Trump dengan Zelenskiy dalam percakapan Juli lalu.
"Mengenai transkrip tersebut, saya pikir penting untuk dipahami bahwa kami tidak memiliki quid pro quo. Dengan kata lain, 'O, saya akan lakukan ini, dan kamu harus begini'. Tidak ada," kata Sekulow, sebagaimana diwartakan CNN.
Namun anggota DPR asal Demokrat mendukung keputusan Pelosi untuk membuka penyelidikan pemakzulan Trump.
"Minggu ini, presiden diketahui mengambil keuntungan dari presiden Ukraina secara politik," kata Pelosi, dikutip CBS News.
"Tindakan ini menunjukkan fakta tidak terhormat dari Presiden Trump, pengkhianatan keamanan nasional, dan pengkhianatan integritas pemilu kita," tandasnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
