Aris Santoso
Peneliti militer, terutama TNI AD. Bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

Dari Semarang ke Jakarta: Jalan Soeharto Menuju Kekuasaan

10 Juni 2019
Dibaca Normal 4 menit
Jenderal Soeharto bergerak cepat mengatasi pergolakan di Jakarta sejak awal Oktober 1965 hingga kekuasaan beralih ke tangannya secara perlahan. Tampaknya ia memang telah menyiapkan diri sejak lama, mungkin sejak menjadi panglima Kodam (d/h Tentara dan Teritorium) Diponegoro, periode 1957-1959.

Ada kosakata indah untuk menggambarkan tingkat kesiapan seseorang dalam merespons momentum sejarah, yakni eenmalig (Belanda), yang secara harfiah artinya “sekali saja”. Maknanya mirip dengan peribahasa yang biasa kita dengar: kesempatan tidak datang dua kali.

Tidak semua orang siap dalam merespons kesempatan sejarah. Walhasil, momentum lewat begitu saja. Soeharto bersama timnya bisa melakukan manuver agar kesempatan sejarah itu bisa terus merapat untuk mempermudah jalan menuju Istana. Kita bisa paham sekarang mengapa Soeharto terlihat begitu siap menyongsong momentum sejarahnya sendiri di tengah pergolakan tahun 1965.


Aspirasi merebut kekuasaan disimpan Soeharto rapat-rapat. Hanya lingkaran terdekatnya saja yang bisa menangkap sinyal itu. Sejak masih bertugas di lingkungan Kodam Diponegoro, Soeharto membangun tim solid guna menopang aspirasinya. Ketika dipindahkan ke Jakarta sebagai Pangkostrad, hingga kemudian menjadi presiden RI, Soeharto tetap melibatkan tim yang soliditasnya sudah terbangun sejak sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro. Dua nama yang patut disebut adalah Yoga Sugama dan Ali Moertopo.

Selain membawa tim yang solid ke Jakarta, jejak Soeharto sebagai bagian dari Rumpun Diponegoro juga diwarnai hubungan yang rumit dengan dua koleganya, yakni Jenderal Ahmad Yani dan Mayjen Pranoto. Dinamika hubungan segitiga antara Soeharto-Yani-Pranoto kiranya bisa menjelaskan betapa kompleksnya konstelasi elite militer menjelang prahara 1965.

Rumpun Diponegoro

Tidak dapat disangkal Ahmad Yani merupakan figur paling menjulang dari rumpun Diponegoro. Dengan kata lain, Soeharto selalu berada di bawah bayang-bayang Ahmad Yani. Jika boleh kita berandai-andai, selama masih ada figur Ahmad Yani, Soeharto masih harus bersabar menanti kemunculannya. Membandingkan perjalanan karier keduanya pun menjadi menarik karena Soeharto-lah yang menjabat pangad (KSAD) setelah Yani ditemukan gugur di Lubang Buaya.

Selain mumpuni dalam pertempuran sesungguhnya, Ahmad Yani juga dikenal sebagai konseptor ulung. Jejak pemikirannya masih terlihat hingga kini, di antaranya pembentukan satuan tempur berkualifikasi raider (Yonif 401/Banteng Raider, Semarang) dan Kostrad. Khusus tentang Kostrad yang selalu diidentikan dengan figur Soeharto, mungkin tak banyak orang yang ingat lagi bahwa gagasan pembentukan Kostrad sebenarnya berasal dari Yani saat mengikuti pendidikan (setara Seskoad) di Fort Leavenworth, Kansas. Yani terkesan dengan satuan payung Angkatan Darat Amerika yang dikenal sebagai airborne division (divisi lintas udara), seperti Divisi Lintas Udara 82 dan 101 yang sangat melegenda itu. Bila akhirnya jabatan Pangkostrad diberikan kepada Soeharto, itu bisa dibaca sebagai bagian dari solidaritas rumpun Diponegoro, antara Yani dan Soeharto.


Seiring waktu muncul perbedaan sikap antara Soeharto dan Yani terkait pengamalan tradisi rumpun Diponegoro. Tradisi rumpun Diponegoro yang acapkali diasosiasikan dengan nilai-nilai kebatinan Jawa (kejawen) tetap dipegang teguh Soeharto hingga menjelang akhir hidupnya. Tidak demikian dengan Yani, terlebih sepulangnya mengikuti pendidikan di Amerika. Yani dipandang mulai condong pada nilai kosmopolitan, yang dianggap asing bagi konvensi rumpun Diponegoro. Nilai ini dianggap lebih melekat dengan rumpun lain, yaitu (Kodam) Siliwangi karena karakter kota Bandung yang juga kosmopolit.

Hubungan Soeharto dan Pranoto juga rumit. Ketika keduanya masih sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro, yang menggantikan posisi Soeharto selalu Pranoto. Sejak menjadi komandan resimen di Salatiga, komandan resimen di Solo, kasdam, sampai menjadi panglima Kodam di Semarang, keduanya selalu beriringan—seolah Pranoto merupakan alter ego bagi Soeharto. Namun, hubungan keduanya mulai renggang di Semarang. Konflik antara Soeharto dan Pranoto memang sempat didamaikan oleh sesepuh Rumpun Diponegoro, yakni Jenderal Gatot Soebroto. Namun, hubungan mereka sudah terlanjur memburuk.

Apa penyebabnya? Saat menjadi panglima di Semarang, Soeharto sudah mulai coba-coba terjun di dunia bisnis tanpa sepengetahuan Pranoto. Atau mungkin Soeharto sengaja tidak melibatkan Pranoto, meskipun Pranoto adalah orang kedua di Markas Kodam selaku kepala staf. Terlebih saat menjabat kepala staf, Pranoto sedang memperoleh tugas belajar di seskoad (Bandung) sehingga tidak bisa hadir setiap hari di Markas Kodam.

Mirip dengan Soeharto pula, setelah menjadi Pangdam Diponegoro, Pranoto ditarik ke Jakarta oleh KSAD Letjen Ahmad Yani yang dilantik pada Juni 1962 menggantikan Jenderal AH Nasution. Pranoto dipercaya Yani untuk menduduki jabatan Asisten III/Personalia KSAD. Meskipun sama-sama di Jakarta, tampaknya komunikasi antara Soeharto dan Pranoto sudah terlanjur kurang lancar. Selain karena problem yang sudah tersimpan sejak di Semarang dulu, penyebab lainnya adalah perbedaan orientasi. Pranoto tumbuh sebagai orang yang sangat setia pada (Presiden) Soekarno, sesuatu yang sulit terjadi pada Soeharto.


Meski tampak bermasalah dengan sesama elite Rumpun Diponegoro, Soeharto berhasil membangun tim yang solid bersama para perwira di bawahnya. Salah satu pendukungnya yang sangat setia adalah (pangkat saat itu) Letkol Inf Ali Moertopo. Perjalanan karier Ali Moertopo sendiri tak kurang uniknya, dari seorang “jagoan perang” yang tergabung dalam satuan Banteng Raiders, hingga kemudian tampil sebagai perwira intel yang tangguh.

Saat masih bertugas di Kodam Diponegoro, Ali Moertopo melakukan operasi senyap untuk mengondisikan agar Soeharto bisa terpilih sebagai panglima. Dalam istilah kekinian, Ali Moertopo berperan sebagai “tim sukses” Soeharto—sebuah posisi yang terus diembannya dengan kesetiaan penuh melalui lembaga ekstra (negara) yang sangat legendaris, yaitu Opsus (operasi khusus).

Gaya Opsus

Memang belum ditemukan bukti solid yang mampu menjelaskan keterkaitan Opsus dengan operasi dini hari 1 Oktober 1965. Namun bila ditilik dari skala tindakan dan proses penyelesaiannya yang relatif cepat, ini mirip-mirip dengan “proyek politik” yang biasa dikerjakan Opsus. Selama ini peran kelompok Opsus sedikit terabaikan dalam analisis menjelang Peristiwa G30S. Padahal, embrio kelompok Opsus sudah bisa dilacak sejak Soeharto (bersama Ali Moertopo) masih sama-sama berdinas di Kodam Diponegoro.

Pada dekade 1960-an, Opsus biasa melakukan operasi intelijen skala besar, yang dari segi kompleksitas dan jumlah orang terlibat jauh lebih besar ketimbang operasi dini hari (1 Oktober) tersebut. Operasi dimaksud antara lain menjalin kontak dengan pihak Malaysia saat konfrontasi masih berlangsung, rekayasa politik Pepera di Papua (1969), dan membesarkan Golkar secara instan menjelang Pemilu 1971.

Salah satu keistimewaan dari kelompok ini adalah keleluasaannya dalam menghimpun dana mandiri sejak awal. Saya kira Soeharto beruntung memiliki anak buah seperti Ali Moertopo yang mumpuni dalam operasi tempur dan intelijen, setia, dan bisa mencari dana sendiri.

Kemampuan mengelola dan menghimpun dana secara mandiri sudah merupakan penanda betapa luasnya jaringan Opsus, khususnya Ali Moertopo pribadi. Dengan kata lain, Ali Moertopo memiliki dana yang cukup jika diminta menjalankan operasi intelijen dalam bentuk apapun, termasuk seandainya Ali Moertopo diasumsikan terlibat menjelang operasi dini hari itu.

Jaringan intel asing dan Banteng Raiders

Dengan melihat rekam jejak Ali Moertopo sejak membantu Soeharto di Semarang sampai di Jakarta (selaku pangkostrad), kita bisa melihat kesesuaian dengan hipotesis lain menyangkut prolog menjelang G30S. Sebut saja soal keterlibatan intelijen asing. Melalui Opsus selalu ada jalan untuk itu. Artinya, Opsus bisa dijadikan pintu masuk bagi keterlibatan intelijen asing, sebut saja CIA.

Dalam kasus pembentukan Kostrad, misalnya, Kostrad didirikan dan dibangun merujuk model satuan sejenis di AS. Sebagaimana disebut sebelumnya, gagasan pembentukan Kostrad dibawa Yani sepulang Seskoad di AS. Selanjutnya pihak Angkatan Darat AS menjadi konsultan dan penyelia (supervisor) implementasi pembentukan Kostrad. Artinya, proyek ini bisa dijadikan pintu masuk atau “ditunggangi” kepentingaan CIA.

Manuver Opsus menjalin kontak dengan pihak Malaysia—sebagai counter terhadap konfrontasi—bisa juga menjadi jalan bagi keterlibatan intelijen asing. Bagi sebuah operasi intelijen dengan kecanggihan tingkat tinggi, berbagai cara bisa ditempuh untuk mencapai target, biasanya melalui kegiatan terselubung yang mungkin sulit terjangkau nalar masyarakat awam.

Soeharto dan Ali Moertopo juga memiliki akses ke para pelaku gerakan dini hari 1 Oktober. Para pelaku gerakan umumnya adalah prajurit Tjakrabirawa, yang berasal dari satuan Banteng Raiders (Kodam Diponegoro), sementara Ali Moertopo (bersama Yasir Hadibroto) adalah komandan kompi pertama satuan ini, ketika Banteng Raiders baru didirikan pada awal 1950-an. Dengan kata lain, perwira seperti Letkol Untung dan Lettu Dul Arief adalah “adik-adik” dari Ali Moertopo.

Dengan keluasan jaringan seperti itu, dan dalam rangka mendukung ambisi Soeharto, tentu Opsus berkepentingan dan terus memantau apa yang terjadi di Jakarta pada peralihan bulan September ke Oktober 1965. Singkatnya, dengan didukung tim yang tangguh, Soeharto selalu dalam kondisi siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, terlebih dalam situasi genting.

Pragmatisme Soeharto dalam memburu kekuasaan masih aktual sampai sekarang. Tampaknya perilaku politik itu dijadikan model oleh politikus hari ini, khususnya dalam hal “mewajarkan” orang untuk mengingkari persahabatan demi ambisi merebut kekuasaan.

Soeharto memiliki cara yang unik dalam mengingkari persahabatan, yakni dengan sedikit memberi sentuhan nilai kejawen, sesuai dengan latar belakangnya. Nilai dimaksud tercermin dalam ungkapan (Jawa) “Tega larane, ra tega patine”. Kira-kira maknanya adalah: terhadap seorang teman, kita mungkin masih tega menyakitinya, namun ketika teman itu sedang menghadapi bencana (apalagi sampai mengancam nyawanya), kita akan merasa iba pula.

Sebagai penghayat kejawen yang kental, tentu Soeharto sangat paham frasa ini. Nilai inilah yang dipraktikkan oleh Soeharto secara “selektif” terhadap dua orang sahabatnya: Letkol Untung dan Kolonel Latief. Bagian tega larane (tega menyakiti), Soeharto terapkan pada Letkol Untung. Sementara ra tega patine (masih ada rasa iba) diberlakukan pada Kolonel Latief. Itu sebabnya Untung kemudian dieksekusi (mati), sementara Kolonel Latief “hanya” diberi vonis penjara seumur hidup.

Memang logis juga bila Untung kemudian dieksekusi, karena posisinya yang sangat menentukan dalam gerakan dini hari itu, setidaknya dibanding peran Kolonel Latief. Soal alasan mendetail mengapa tindakan “diskriminatif” seperti itu diambil, hanya Soeharto sendiri yang tahu.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.