tirto.id - Pada Kamis pagi, 10 Agustus 1995 cuaca aneh menyelimuti langit Indonesia. Kala itu, Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)—kini bernama PT Dirgantara Indonesia—bersama otak di belakangnya, Bacharuddin Jusuf Habibie, hendak melakukan hajatan bersejarah dengan melakukan uji terbang perdana, maiden flight, N250 alias "Gatotkaca".
Dalam artikel berjudul “Fasten Your Seat Belts: A Top Minister Gambles on a Smooth Flight”, Asiaweek menyebut uji terbang tersebut sebagai "pertaruhan Habibie". Indonesia, tulis Asiaweek, republik yang baru berumur 50 tahun, berstatus negara berkembang, dan bahkan belum memiliki kemampuan menciptakan motor dan mobil, berani-beraninya langsung membuat pesawat.
Sebelum Kamis itu tiba, bagaimana pesawat itu bisa terbang, bermanuver, dan mendarat hanya ada di benak teknisi IPTN. "Jika kesalahan terjadi, banyak yang percaya bahwa bahkan Soeharto pun tidak akan bisa menyelamatkan kawannya itu (Habibie),” tulis Asiaweek.
Dalam The Technological State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics (2013), Sulfikar Amir menyatakan uji terbang perdana N250 bukan pertaruhan Habibie semata. N250, pesawat bermesin turboprop dengan kapasitas penumpang tak lebih dari 70 orang, merupakan proyek mercusuar pemerintahan Orde Baru untuk menunjukkan daya saing Indonesia di hadapan negara-negara Barat, sekaligus untuk membuktikan kesuksesan Soeharto membangun lewat otoritarianisme. Proyek ini dinilai kontradiktif dengan apa yang dilakukan Soeharto pada dekade awal kekuasaannya.
Menurut riset lain Sulfikar, "The Engineers Versus the Economist: The Disunity of Technocracy in Indonesia Development" (Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 28 2008), kebijakan politik pada masa awal kekuasaan Orde Baru lebih berpusat pada pembangunan ekonomi. Dibisiki profesor ekonomi Universitas Indonesia lulusan Berkeley bernama Widjojo Nitisastro, Soeharto kala itu memilih membangun Indonesia dari sisi mikro ekonomi, yakni dengan menyeimbangkan neraca negara, mengendalikan peredaran uang, mereorganisasi institusi keuangan, dan yang paling utama, membuka gerbang selebar-lebarnya pintu bagi investor asing--termasuk dalam eksploitasi sumber daya alam.
Secara mendasar, rangkaian kebijakan ini merupakan manifestasi teori perbandingan komparatif yang menitikberatkan keunggulan dan efisiensi sebuah negara dalam menghasilkan barang/jasa jika dibandingkan dengan negara lain. Buruh berupah murah dan ekstraksi sumber daya alam adalah praktiknya. Berkat restu Soeharto, Widjojo Nitisastro menggiring masyarakat Indonesia dari masyarakat tradisional menjadi kapitalis.
Pembangunan yang digawangi mafia Berkeley ini terhitung tokcer. Ekonomi Indonesia yang porak-poranda di akhir masa kekuasaan Presiden Sukarno perlahan mulai tertata. Hanya dalam tiga tahun semenjak berkuasa, ekonomi Indonesia dibuat stabil. Sejak akhir dekade 1960-an hingga 1990-an, ekonomi Indonesia melaju dengan angka pertumbuhan rata-rata 6,5% per tahun--yang tentu saja didorong pula oleh boom minyak.
Namun, meskipun ekonomi Indonesia meroket, Soeharto tak puas. Bagi sang diktator, kembali merujuk buku Sulfikar, pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui buruh murah dan ekstraksi sumber daya alam tak akan terjadi tanpa bantuan teknologi. Mekanisasi pertanian, misalnya, dibantu oleh "Revolusi Hijau". Untuk mengubah hutan menjadi lahan pertanian, Orde Baru memanfaatkan teknologi pemetaan. Tak ketinggalan, segala bendungan, satelit, ekskavator, serta beragam pil dan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana (KB) juga digunakan pemerintah untuk menjaga kestabilan sosial dan mendukung pembangunan.
Ketidakpuasan yang akhirnya didukung oleh Habibie melalui pemikirannya, "berawal dari akhir, berakhir di awal"--suatu pemikiran yang, salah satunya, menghendaki penambahan nilai (added-value) bagi sumber daya alam Indonesia sebelum dilepas ke pasar. Maka, usai Soeharto bertitah pada Habibie untuk pulang pada 1974 untuk membantunya berkuasa, terjadi pergeseran pembangunan di Indonesia. Dari menghasilkan uang melalui kerja-kerja kasar yang sering dianggap murahan menjadi, dengan akses khas Habibie, "high-tech". Transformasi yang dilakukan karena Soeharto menganggap fundamental ekonomi Indonesia telah kokoh.
Melalui tangan Habibie dan dana tak terbatas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Golkar, IPTN--dan berikutnya N250--menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia yang mengutamakan inovasi teknologi.
Kamis, 10 Agustus 1995, N250 sukses mengangkasa. Habibie menang.
Nahas, dua tahun berselang, gejolak ekonomi yang melanda Thailand membuka mata publik terhadap borok-borok fondasi ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi 1997 menghancurkan ekonomi Indonesia. Eksperimen-eksperimen IPTN terbukti menguras APBN. IPTN, menurut Sulfikar, lebih cocok disebut sebagai "patriot teknologi", alias lembaga gagah-gagahan semata alih-alih perusahaan yang benar-benar berorientasi kebutuhan pasar.
IPTN sendiri terlalu gemuk. Tatkala didirikan, perusahaan ini hanya memiliki 860 pegawai. Dua tahun berselang, IPTN memiliki 1.695 karyawan. Pada awal 1990-an, perusahaan yang berkantor pusat di Bandung ini memperkerjakan 15.000 pekerja, jauh lebih banyak dibandingkan Boeing. Tak ketinggalan, sebelum memproduksi N250, IPTN sesungguhnya memiliki produk pesawat yang memiliki prospek cerah, yakni CN235. Meski produk ini telah dipesan 15 unit oleh Merpati Airlines, dua unit oleh Thailand, dan enam unit oleh ABRI, IPTN akhirnya memilih mengembangkan N250. Pesanan CN235 gagal dikirim tepat waktu dan akhirnya membuat perusahaan merugi.
Ironisnya, tak lama usai uji perdana N250, IPTN yang dinahkodai anak sulung Habibie bernama Ilham Akbar Habibie, langsung mendeklarasikan proyek selanjutnya: N2130.
Ironi tak berhenti di situ. Meskipun IPTN menganggap N250 sebagai masa depan dunia transportasi udara (IPTN percaya mereka dapat menjual 707 unit N250 sehingga menguasai 18 persen pangsa pasar pesawat bertipe jarak pendek), dunia sesungguhnya telah memiliki produk serupa, jauh sebelum N250 mengudara.
Tujuh tahun sebelum N250 mengangkasa, ATR 72, yang memiliki tipe persis seperti N250, telah ada. Kondisi pasar transportasi udara di Indonesia sebelum 1999 berbeda dengan hari ini. Merujuk studi Sutan Banuara berjudul "Analysis of the Aviation Industry in Indonesia Period 2003-2015 on Domestic Passanger Growth and the Strategic Implication for Airlines and Goverment" (jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, vol. 10 2017), pada zaman ketika N250 disanjung-sanjung oleh pejabat, jumlah penumpang pesawat terbang di Indonesia minim, hanya berada di angka 7 juta penumpang per tahun alias hanya 5 persen dari populasi. Dari penumpang yang berjumlah minim tersebut, transportasi udara di Indonesia hanya berkutat di kota-kota besar dengan aktivitas ekonomi tinggi, bukan wilayah terpencil/perintis. Artinya, N250 terlalu cepat hadir di Indonesia dan tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Pesawat yang paling tepat melayani kebutuhan riil Indonesia kala itu adalah Boeing 737, yang tipe paling awalnya sanggup terbang dengan jarak dua kali lipat dibandingkan N250.
Usai Soeharto jatuh, proyek teknologi ala Orde Baru terbengkalai. Sialnya, lebih dari dua dekade berlalu, keinginan untuk mengejar apapun yang high-tech itu kembali muncul. Di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, "Proyek N250" berganti nama menjadi "startup".
Dari "Kerja, Kerja, Kerja" Menjadi "Startup, Startup, Startup"
Andika Leonardo, mahasiswa Universitas Binus, senang bukan kepalang. Ia adalah orang Indonesia yang mengikuti ajang Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2018, hajatan pengembang aplikasi bagi perangkat-perangkat buatan Apple. Andika berhasil melenggang di WWDC karena aplikasi iOS buatannya dianggap tokcer oleh Apple. Ia berhak mengunjungi Silicon Valley, California, AS.
“Saya sangat senang dan bersemangat atas gelaran ini,” kata Andika saat menyampaikan sambutan di peluncuran Apple Developer Academy di kawasan BSD, Tengerang Selatan, Mei 2018.
“Mimpi saya jadi nyata,” kata Andika.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang turut hadir dalam acara tersebut tiba-tiba menyela Andika. “Jadi, impian kamu sebenarnya apa? Tinggal di sana atau pulang kembali ke Indonesia?” tanya Airlangga diikuti gelak tawa para peserta.
“Buat kami bangga,” timpal Rudiantara, yang kala itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.
Andika adalah sosok langka di Indonesia. Zey, instruktur teknis Apple Developer Academy, mengatakan sumber daya manusia yang ahli iOS—sistem operasi untuk iPhone—di Indonesia “sangat jarang dan susah ditemukan". Pasalnya, sistem operasi iOS di Indonesia ini memang masih kalah saing dengan sistem operasi lain, khususnya Android. Data per Desember 2017 mencatat, pasar sistem operasi smartphone di Indonesia dikuasai Android. Robot hijau tersebut memperoleh pangsa pasar hingga 88,37 persen, sementara iOS hanya 3,84 persen.
Keadaan ini terbalik dengan keadaan di Amerika Serikat, tempat Andika mengikuti WWDC 2018. Maka, pertanyaan Airlangga "tinggal di sana atau pulang", sesungguhnya tak perlu ditanggapi dengan terlalu serius.
Apple Developer Academy merupakan wadah yang disediakan oleh Apple untuk memfasilitasi pesertanya mewujudkan aplikasi impian mereka hingga bisa dipasarkan melalui App Store. Di Indonesia, Apple Developer Academy berada di Green Office Park 9, kawasan BSD, Tangerang Selatan, yang didirikan berkat kerja sama dengan Universitas Binus. Selain di BSD, Apple Developer Academy telah dibangun di Italia dan Brasil. Di Italia, Apple bekerjasama dengan Università di Napoli Federico II. Akademi Apple di Brasil berdiri berkat kerja sama dengan The Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul.
Meskipun terlihat sebagai institusi pendidikan, Apple Developer Academy merupakan taktik Apple mengakali aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aturan yang digagas Kementerian Perindustrian. Aturan itu mewajibkan produsen smartphone memenuhi ketentuan bahwa 30 persen dari total bahan baku, entah hardware atau software, dari smartphone yang dijual di Indonesia wajib berlabel "buatan Indonesia".
Menurut Permenperin No 65, penghitungan TKDN tak hanya meliputi hardware dan software, tetapi juga berbasis investasi. Ketentuannya, investasi senilai Rp250-400 miliar mendapatkan nilai TKDN 20 persen, investasi senilai Rp400-550 miliar setara nilai TKDN 25 persen, investasi Rp550-700 miliar setara TKDN 30 persen.
Apple, melalui Apple Developer Academy, mengucurkan uang senilai $44 juta atau sekitar Rp618 miliar untuk proyek pendidikan ini. Artinya, Apple sudah memenuhi ketentuan TKDN sebesar 30 persen.
Namun, meskipun sebatas muslihat Apple memperdaya peraturan TKDN, Rudiantara berkehendak lain. Rudiantara ingin Apple Developer Academy di BSD menjadi semacam Silicon Valley-nya Indonesia, atau "B" baru, "BSD", selain "Bay Area" (sebutan kawasan Silicon Valley di California, AS), "Beijing" (Rudiantara mungkin lupa, Silicon Valley ala Cina sesungguhnya berada di Shenzen) dan "Bengaluru".
Kehendak pemerintah menciptakan "Silicon Valley" di Indonesia menunjukkan betapa gampang terpikatnya para pejabat dan politikus Indonesia pada teknologi, wabilkhusus produk-produk startup yang dianggap 'teknologi masa depan'.
Sejak Google dan Facebook lahir, dunia memasuki masa “Era Startup Serius”. Inilah masa ketika banyak pemuda mengikuti jejak Facebook dan Google dengan mendirikan startup—perusahaan rintisan. Ini juga berlaku di Indonesia.
Melihat kesuksesan Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak memperoleh modal asing jutaan dolar, pemerintah menyiapkan program bernama "Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital". Program yang mulai populer di tengah Debat Kedua Calon Presiden 2019 pada 17 Februari 2019 ini sesungguhnya telah diinisiasi pada 2016.
Kala itu, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dinahkodai Rudiantara, "Indonesia bisa menjadi kekuatan terbesar digital sedunia" lewat penciptaan 1.000 startup.
Belum juga Silicon Valley ala Indonesia dan 1.000 startup itu tampak wujudnya, Budiman Sudjatmiko, politikus PDIP sekaligus Komisaris PTPN V, melambungkan proyek baru bernama "Bukit Algoritma".
Tidak ada yang salah dari cita-cita membangun Silicon Valley ala Indonesia--seandainya kita melupakan betapa bermasalahnya proyek N250. Yang patut pertanyakan lebih lanjut: Benarkan Indonesia telah memenuhi syarat untuk menopang industri berteknologi tinggi?
Tahun lalu, Omnibus Law disahkan salah satunya dengan dalih membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jika itu tujuannya, apa pentingnya membangun "Bukit Algoritma"?
Startup, sebagaimana IPTN (atau PT Dirgantara Indonesia), adalah bisnis yang menghendaki sumber daya manusia berpendidikan tinggi. Masalahnya, merujuk "Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan" (2020) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 29 orang menamatkan sekolah menengah atau sederajat, dan hanya 9 orang yang menamatkan Perguruan Tinggi. Dengan fakta ini, memprioritaskan pembangunan bisnis startup adalah kekeliruan. Ia hanya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah kecil dari penduduk Indonesia. Itu pun jika upahnya cocok dan syarat-syarat sumber daya manusianya bisa dipenuhi. Jika tidak, seperti yang telah dilakukan Gojek, startup akan mencari tenaga kerja di Bengaluru, India.
Tak ketinggalan, sejak Gojek hadir pada 2010, hanya ada empat startup bertitel unicorn di Indonesia yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Ini artinya, dunia startup sesungguhnya telah memasuki babak baru.
Poinnya bukan lagi soal mendirikan bisnis alih-alih merawat pasar yang telah terbentuk dan mengeruk untung dari ceruk-ceruk yang telah dikuasai empat startup ini. Bayangkan ide bisnis startup apapun, lalu pikirkan bagaimana seandainya Gojek/Tokopedia/Traveloka/Bukalapak membuat fitur dari ide Anda di aplikasi mereka? Ide startup baru hanya menjadi guyonan nan menyenangkan bagi penguasa dunia startup Indonesia.
Yang harus diperhitungkan juga adalah akses internet yang belum merata di seluruh penjuru negeri. Meskipun dibangga-banggakan sebagai "karya anak bangsa", Gojek belum ada di Sumbawa ataupun Papua.
Silicon Valley ala Indonesia dan mimpi membikin ribuan startup hanya akan dirasakan dampaknya di kota-kota besar.
Tidak ada yang salah dari bermimpi menjadi negara berteknologi tinggi--selama jalannya juga dipikirkan. Plus, syarat-syarat mendasarnya juga perlu dipenuhi. Indonesia sesungguhnya dapat meniru apa yang dilakukan Cina, yang sukses bertranformasi dari negara berkembang menjadi negara yang saat ini menguasai teknologi tinggi.
Manuel Velasquez, dalam studinya berjudul "Development, Justice, and Technology Transfer in China: The Case of HP and Legend" (Journal of Business Ethics Vol. 89 2009), menyebut kesuksesan transformasi Cina menjadi negeri high-tech bermula dari kebijakan Deng Xiaoping yang membuka ekonomi Cina untuk asing--hal yang sesungguhnya juga dilakukan Orde Baru di Indonesia. Namun, alih-alih sekadar mengizinkan bisnis asing beroperasi di negerinya, Deng Xiaoping menghendaki hal lain. Ia mewajibkan perusahaan asing mentransfer teknologi jika ingin berinvestasi di Cina.
Maka, tatkala Hewlett-Packard (HP) mendirikan pabrik di Cina pada 1981, Cina berhasil menguasai pengetahuan raksasa teknologi asal AS. Pengetahuan itu ditransfer ke perusahaan setempat bernama Legend Computer (kini bernama Lenovo), tepatnya ke empat bidang utama, yakni teknologi produk, model bisnis, praktik manajemen, dan proses perencanaan strategis. Perlahan, masuknya HP ke Cina diikuti perusahaan Barat lain. Akhirnya, perlahan-lahan, penguasaan teknologi ada di tangan Cina--di tengah deindustrialisasi di negeri-negeri Barat.
Bermula dari ilmu yang "terpaksa" diberikan HP, Cina membuat produk-produk tiruan dan perlahan menyempurnakannya. Lalu lahirlah Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu, dan lain sebagainya.
Kesuksesan membangun ekonomi high-tech ini bermula dari kebijakan yang tepat, bukan program 1.000 startup. Perlu dicatat pula, jauh sebelum sampai ke pencapaiannya hari ini, Cina lebih dulu memprioritaskan industri-industri manufaktur dasar dan mengutamakan pendidikan sains. Dengan kata lain, membangun ekonomi riil, padat karya, dan tepat guna, seraya sungguh-sungguh menyiapkan sumber daya manusia.
Dua hal itulah yang tidak dilakukan Indonesia sebelum mengejar mimpi basah "Bukit Algoritma".
Editor: Windu Jusuf
