tirto.id - Ekonom Center of Reform On Economics (CORE), Akhmad Akbar mengkritik penyaluran anggaran bantuan sosial naik menjelang tahun politik.
Menurut dia, pada 2018 jumlah dana bantuan sosial naik sebesar 60 persen. Namun, diprediksi alokasi bansos usai pemilu digeser ke pos lainnya.
Hal ini, kata dia, ada kaitan politis dalam peningkatan anggaran bantuan sosial yang dikhususkan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.
"Ada semacam siklus. Alokasi bantuan sosial meningkat drastis di 2018. Makanya ada kesan angka kemiskinan membaik. Tapi itu siklus nanti selesai pemilu alokasinya bergeser lagi," ucap Akmad dalam konferensi pers bertajuk 'Jelang Debat Capres ke-5' di Hongkong Cafe, Selasa (9/4/2019).
Dalam data yang diolah oleh Akhmad, tercatat pertumbuhan anggaran bantuan sosial dari 2014 melambat hingga 2016.
Namun, pertumbuhannya kembali terjadi mulai 2016 hingga 2018. Dana bansos pada 2017 sejumlah Rp 50 triliun, lalu mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80 triliun pada 2018 dan mendekati Rp100 triliun pada 2019.
"Anggaran bansos tahun 2018 gede. 2019 gede lagi, 2020 biasanya akan turun. 2014 juga gitu, turun. 2016 lalu kan baru naik lagi," ucap Akhmad.
Menurut dia, pembenahan kemiskinan di Indonesia senidri juga belum selaras dengan penurunan kemiskinan secara kuantitatif tiap tahunnya.
Meskipun data BPS mencatat kemiskinan terus turun dari tahun ke tahun, Akhmad mengingatkan, penurunannya justru berangsur melambat.
Oeh karena itu, ia mendesak pemerintah memperbaiki penyaluran bantuan sosial yang ada. Di antaranya dengan penyalurannya dengan akurat.
Sebab sepengetahuannya masih banyak yang seharusnya menerima, tetapi kenyataannya malah sebaliknya.
"Dari tingkatnya, kemiskinan menurun. Karena dari waktu ke waktu memang menurun, tetapi perubahan tingkat kemiskinannya ini melambat," kata Akhmad.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali