tirto.id - Contoh soal SKB CPNS Kemenhub dan kunci jawabannya dapat dijadikan acuan belajar menjelang ujian CAT SKB.
Proses seleksi CPNS telah berlangsung sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024, dengan pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi SSCASN BKN di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.
Tahapan seleksi kini telah memasuki ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sementara beberapa pelamar sudah menyelesaikan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan menunggu pengumuman hasilnya. Semua formasi, termasuk formasi yang dibuka oleh Kemenhub diwajibkan melalui tahap SKB.
SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang adalah tahap lanjutan yang bertujuan untuk mengukur pemahaman pelamar terhadap bidang pekerjaan yang dilamar.
Ujian ini juga mencakup beberapa tes tambahan, seperti psikotes, wawancara, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, atau ujian lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan masing-masing instansi.
Untuk pelamar instansi Kemenhub, Anda dapat melihat contoh soal SKB CPNS Kementerian Perhubungan melalui artikel ini yang dapat dikerjakan sebagai latihan.
Kumpulan Soal SKB CPNS Kementerian Perhubungan dan Jawabannya
Seperti disinggung, salah satu cara untuk mengukur pemahaman tentang materi SKB adalah dengan melatih diri mengerjakan soal-soal serupa. Berikut adalah kumpulan contoh soal SKB CPNS Kemenhub beserta kunci jawabannya yang dapat dijadikan acuan belajar:
1. Istilah untuk bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan disebut dengan ….
A. Marka jalan
B. Pembatas jalan
C. Polisi tidur
D. Bahu jalan
E. Gundukan
Jawaban: C
2. Area pada suatu kaki persimpangan untuk antrean kendaraan sebelum melewati garis henti (apabila lalu lintas belok kiri atau kanan terpisah, satu kaki persimpangan dapat terdiri dari dua atau lebih pendekat) disebut ….
A. Antrean
B. Pendekat
C. Hambatan persimpangan
D. Faktor koreksi
E. Hambatan samping
Jawaban: B
3. Faktor penyeesuaian dari kondisi ideal ke kondisi sebenarnyay untuk suatu variabel tertentu dalam istilah perhubungan disebut ….
A. Pendekat
B. Persimpangan
C. Hambatan persimpangan
D. Faktor koreksi
E. Hambatan samping
Jawaban: E
4. “Toll booth” adalah sebutan untuk ….
A. Jalan tol
B. Jalan raya
C. Pembatas pada jalan tol
D. Gardu tol
E. Gerbang masuk jalan tol
Jawaban: D
5. Istilah untuk menyebut telepon genggam dalam dunia perhubungan adalah ….
A. Telephone cable
B. Headset telephone
C. Telephone cellular
D. Pager telephone
E. Air telephone
Jawaban: B
6. Istilah lain untuk menyebut “jalan raya” adalah ….
A. Highway
B. Airworthy
C. Fairway
D. Standby
E. Airway
Jawaban: A
7. Mabuk udara juga biasa disebut dengan istilah ….
A. Airworthy
B. Airstick
C. Airstrip
D. Shoreline
E. Airproof
Jawaban: B
8. Dalam dunia perhubungan udara atau penerbangan, lapangan terbang perintis/padang terbang disebut ….
A. Airworthy
B. Airsick
C. Airstrip
D. Shoreline
E. Airproof
Jawaban: C
9. DLLAJR merupakan singkatan dari ….
A. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
B. Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
C. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
D. Dewan Lalu Lintas dan Anggaran Jalan Raya
E. Dewan Lalu Lintas dan Anggaran Jembatan Raya
Jawaban: A
10. Istilah lain untuk menyebut bongkar muat adalah ….
A. Offload
B. Offer load
C. Shoreline
D. Ground Service
E. Offroad
Jawaban: A
11. Lintasan tertentu dari pesawat udara di daerah pergerakan bandar udara dalam kondisi angin tertentu disebut dengan istilah ….
A. Lalu lintas bandara
B. Zona lalu lintas bandara
C. Sirkuit Taxi di bandara
D. Elevasi bandara
E. Sirkuit lalu lintas bandara
Jawaban: C
12. Airborne adalah ….
A. Suatu stasiun dalam pelayanan telekomunikasi penerbangan
B. Sistem dalam pesawat udara berdasarkan sinyal radar pengamat sekunder
C. Setiap alat yang dapat dukungan di atmosfer dari reaksi udara yang bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi
D. Tingkat risiko dari kedekatan pesawat udara dalam hal risiko tabrakan yang serius telah terjadi
E. Sebuah pesawat udara yang dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tatkala semua roda-rodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu
Jawaban: E
13. FIC dalam dunia penerbangan merupakan singkatan dari ….
A. Flight Information Centre
B. Flight Information Control
C. Flight International Centre
D. Flight International Circuit
E. Flight Information and Circuit
Jawaban: A
14. APILL adalah singkatan dari ….
A. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
B. Alat Pemantau Isyarat Lalu Lintas
C. Alat Pemberitahuan Isyarat Lalu Lintas
D. Alat Peringatan dan Isyarat Lalu Lintas
E. Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas
Jawaban: A
15. Fungsi APILL adalah sebagai berikut kecuali ….
A. Mengatur pemakaian ruang persimpangan
B. Meningkatkan keteraturan arus lalu lintas
C. Meningkatkan kapasitas dari persimpangan
D. Mengurangi kecelakaan dalam arah tegak lurus
E. Memberikan petunjuk arah bagi para pengguna jalan
Jawaban: E
16. Hak agunan kekbendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain disebut ….
A. Hipotek kapal
B. Pelayaran-Perintis
C. Agen Umum
D. Trayek
E. Limidasi kapal
Jawaban: A
17. Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secarar komersial adalah ….
A. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
B. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
C. Rencana Induk Pelabuhan
D. Otoritas Pelabuhan (Port Authority)
E. Badan Usaha Pelabuhan
Jawaban: D
18. Proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain denga naman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran disebut ….
A. Navigasi
B. Navigator
C. Telekomunikasi-Pelayaran
D. Salvage
E. Reklamasi
Jawaban: A
19. Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat olehh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran disebut ….
A. Pamong publik
B. Mahkamah Pelayaran
C. Salvager
D. Syahbandar
E. Begawan
Jawaban: D
20. Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut kecuali ….
A. Asas manafaat
B. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
C. Asas persaingan sehat
D. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi
E. Asas kemaritiman
Jawaban: E
21. Angkutan laut terdiri atas hal berikut kecuali ….
A. Angkutan laut dalam negeri
B. Angkutan laut luar negeri
C. Angkutan laut lintas pulau
D. Angkutan laut khusus
E. Angkutan laut pelayaran-rakyat
Jawaban: C
22. Pelabuhan memiliki peran sebagai berikut kecuali ….
A. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya
B. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
C. Teempat kegiatan alih moda transportasi
D. Tempat transaksi jual beli hasil laut
E. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan
Jawaban: D
23. Sistem informasi ankutan di perairan memuat ….
A. Armada dan kapasitas ruang kapal nasional
B. Kinerja pelabuhan
C. Operator terminal di pelabuhan
D. Tarif jasa kepelabuhan
E. Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan
Jawaban: A
24. Sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakakt di bidang pelayaran paling sedikit memuat ….
A. Keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut)
B. Lokasi pembuangan limbah
C. Lokasi penutuhan kapal
D. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah di bidang pelayaran
E. Lalu lintas kapal di perairan
Jawaban: D
25. Sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat hal berikut kecuali ….
A. Kedalaman alur dan kolam pelabuhan
B. Kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan
C. Arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan
D. Arus lalu lintas kapal di pelabuhan
E. Daftar kapal berbendara Indonesia
Jawaban: E
26. Berikut ini tugas penjaga laut dan pantai kecuali ….
A. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
B. Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu
C. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut
D. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal
E. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi
Jawaban: B
27. Undang-undang yang mengatur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi adalah ….
A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2012
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2012
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2012
E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012
Jawaban: B
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2012 mengatur tentang ….
A. Alur Pelayaran Sungai dan Danau
B. Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
C. Penyelenggarraan Angkutan Penyeberangan
D. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselematan Transportasi Darat
E. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jawaban: D
29. Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor diatur dalam ….
A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2012
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2012
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012
D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012
E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2012
Jawaban: A
30. Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api yang telah disahkan pada Maret 2013 lalu diatur dalam ….
A. Peraturan MenHub Nomor PM 20 Tahun 2012
B. Peeraturan MenHub Nomor PM 60 Tahun 2012
C. Peraturan MenHub Nomor PM 56 Tahun 2012
D. Peraturan MenHub Nomor PM 82 Tahun 2012
E. Peraturan MenHub Nomor PM 70 Tahun 2012
Jawaban: B
31. Undang-undadng tentang Lalu Lintass dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam ….
A. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009
B. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2009
C. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009
D. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009
E. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009
Jawaban: C
32. Undang-undang mengenai penerbangan diatur dalam ….
A. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009
B. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2009
C. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009
D. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009
E. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009
Jawaban: A
33. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2009 mengatur tentang ….
A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
B. Penerbangan
C. Pelayaran
D. Kelautan
E. Perkeretaapian
Jawaban: C
34. Adapun Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009 mengatur tentang ….
A. Kelautan
B. Penerbangan
C. Pelayaran
D. Lalu lintas dan Angkutan Jalan
E. Perkeretaapian
Jawaban: E
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2012 mengatur mengenai ….
A. Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
B. Komite Nasionall Keselamatan Transportasi
C. Kendaraan
D. Angkutan Multimoda
E. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jawaban: B
36. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2012 lalu diatur dalam ….
A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012
Jawaban: B
37. Peraturan terbaru mengenai Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Ankutan Perintis Perkeretaapian ditetapkan dalam ….
A. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 11 Tahun 2013
B. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 47 Tahun 2013
C. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 56 Tahun 2013
D. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 82 Tahun 2013
E. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 51 Tahun 2013
Jawaban: C
38. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggararn 2013 yang disahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 57 Tahun 2013 mulai berlaku pada ….
A. 15 Mei 2013
B. 17 Agustus 2013
C. 23 Mei 2013
D. 25 Mei 2013
E. 27 Agustus 2013
Jawaban: C
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 mengatur tentang ….
A. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
B. Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
C. Angkutan di Perairan
D. Kepelabuhan Nasional
E. Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
Jawaban: A
40. Berikut ini merupakan kebijakan Transportasi Darat dalam Otonomi Daerah kecuali ….
A. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional
B. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah
C. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah
D. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP
E. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional
Jawaban: D
Penulis: Aisyah Yuri Oktavania
Editor: Yulaika Ramadhani
