20 Contoh Soal PPPK Penggerak Swadaya Masyarakat & Kunci Jawaban

tirto.id - Salah satu jabatan yang membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Penggerak Swadaya Masyarakat atau PSM.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan contoh soal PPPK Penggerak Swadaya Masyarakat lengkap dengan kunci jawaban untuk membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan peluang lulus ujian.

Pelaksanaan seleksi PPPK sudah melewati tahap administrasi. Dan para pelamar masih menunggu untuk penjadwalan Seleksi Kompetensi.

Diperkirakan pelaksanaan Seleksi Kompetensi adalah di tanggal 2 hingga 19 Desember 2024 mendatang. Yang dilanjut dengan Seleksi Kompetensi Tambahan. Pengumuman kelulusan baru akan dirilis pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Menjadi bagian dari tim Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah peluang emas untuk berkontribusi dalam pembangunan komunitas. Persiapan matang sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi seleksi kompetitif.

Apa Itu Penggerak Swadaya Masyarakat dan Tugasnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2004 dan telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2018, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.

Jabatan Fungsional sendiri adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan.

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Berikut uraian tugas-tugas jabatan PSM:

1. Melakukan Pengumpulan Data Dan Informasi Bahan Pemetaan Sosial;
2. Melakukan Pengumpulan Data Bahan Evaluasi Pemetaan Sosial;
3. Membangun Relasi Sosial;
4. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pembangunan Relasi Sosial;
5. Melaksanakan Pengembangan Solidaritas Sosial;
6. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pengembangan Solidaritas Sosial;
7. Melaksanakan Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan;
8. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan;
9. Melaksanakan Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif;
10. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat;
11. Melaksanakan Identifikasi Prakiraan Risiko Perubahan;
12. Melaksanakan Pengelolaan Resiko Perubahan;
13. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Resiko Perubahan;
14. Melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Konflik Di Masyarakat;
15. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Terhadap Fasilitasi Pengelolaan Konflik Di Masyarakat;
16. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Penyuluhan Inovatif;
17. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Penyuluhan;
18. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Masyarakat;
19. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat;
20. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Jenis-Jenis Pendampingan Masyarakat;
21. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat;
22. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pelembagaan Nilai Nilai Masyarakat Pembelajar;
23. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Pembelajar;
24. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inovatif;
25. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inovatif;
26. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Desa;
27. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Desa;
28. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat;
29. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat;
30. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Baru;
31. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Baru;
32. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat;
33. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat;
34. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Proses Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan;
35. Mengumpulkan Data Bahan Evaluasi Pasca Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan

Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai empat jenjang jabatan. Diantaranya adalah:

1. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
2. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
3. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya
4. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama

Contoh Soal PPPK Penggerak Swadaya Masyarakat

Bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dapat mempelajari beberapa contoh soal PPPK PSM 2024 di bawah ini.

1. Paradigma terpadu atau paradigma integratif membahas tingkatan realitas sosial secara integratif yaitu, kultur, norma dan nilai-nilai yang termasuk dalam :

A. Makro objektif

B. Makro subjektif

C. Mikro objektif

D. Makro objektif

Jawaban: B

2. Apa tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat?

A. Meningkatkan pendapatan daerah

B. Membangun infrastruktur besar

C. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat

D. Mengurangi pengangguran nasional

E. Meningkatkan investasi asing

Jawaban: C

3. Berikut ini merupakan langkah-langkah kunci dalam merumuskan strategi advokasi yaitu, kecuali…

A. Mengidentifikasi dan menganalisa isu advokasi

B. Merumuskan tujuan yang terukur

C. Mengembangkan rencana aksi advokasi

D. Merencanakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian

E. Mengelompokkan kemitraan sesuai bidangnya

Jawaban: E

4. Teknik apa yang umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

A. Pendekatan partisipatif

B. Pendekatan top-down

C. Delegasi wewenang

D. Pemusatan keputusan

E. Pemberdayaan perusahaan besar

Jawaban: A

5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kelembagaan masyarakat?

A. Membangun infrastruktur di desa

B. Mengembangkan institusi pemerintah

C. Memperkuat organisasi masyarakat seperti koperasi

D. Menjalankan program pendidikan formal

E. Membentuk badan usaha milik negara

Jawaban: C

5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang apa?

A. Otonomi daerah

B. Pemberdayaan masyarakat desa

C. Sistem keuangan daerah

D. Pengembangan usaha mikro

E. Kebijakan fiskal nasional

Jawaban: B

6. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk-bentuk komunikasi non verbal…

A. Cara berpakaian

B. Waktu

C. Tempat

D. Isyarat

E. Leaflet

Jawaban: E

6. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan berjalan dengan sendirinya secara alami tanpa rencana atau kehendak tertentu, merupakan bentuk perubahan sosial yang disebut:

A. Revolusi

B. Reformasi

C. Modernisasi

D. Restrukturisasi

E. Evolusi

Jawaban: E

7. Apa peran utama Penggerak Swadaya Masyarakat?

A. Mengawasi pengelolaan keuangan daerah

B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

C. Mengembangkan kebijakan ekonomi makro

D. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang

E. Mengelola sumber daya alam secara mandiri

Jawaban: B

8. Yang Bukan Termasuk dalam Tujuan Penataan Desa adalah …

A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

D. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa

E. Meningkatkan daya saing Desa

Jawaban: D

8. Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang apa?

A. Pengelolaan dana desa

B. Pengelolaan sumber daya alam

C. Sistem pendidikan di desa

D. Pengembangan pariwisata lokal

E. Pembentukan koperasi di desa

Jawaban: A

9. Apa fungsi dari teknik pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif?

A. Meningkatkan otoritas pemerintah pusat

B. Melibatkan masyarakat dalam semua tahap pembangunan

C. Menarik investor untuk membangun pabrik besar

D. Memusatkan keputusan pada pemimpin desa

E. Membuat kebijakan perdagangan internasional

Jawaban: B

10. Apa tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat?

A. Meningkatkan pendapatan daerah

B. Membangun infrastruktur besar

C. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat

D. Mengurangi pengangguran nasional

E. Meningkatkan investasi asing

Jawaban: C

11. Penyelenggara transmigrasi berasaskan sbb , kecuali :

A. Kepeloporan

B. Kemandirian

C. Keterpaksaan

D. Keterpaduan

E. Kekeluargaan

Jawaban: C

12. Program pengembangan kompetensi meliputi: KECUALI :

A. Mempertahankan/memelihara kompetensi sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat

B. Lokakarya

C. Seminar

D. Konferensi

E. Konversi

Jawaban: E

13. Teknik apa yang umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

A. Pendekatan partisipatif

B. Pendekatan top-down

C. Delegasi wewenang

D. Pemusatan keputusan

E. Pemberdayaan perusahaan besar

Jawaban: A

14. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal?

A. Melibatkan investor asing dalam pembangunan desa

B. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada di desa untuk pembangunan

C. Mengelola proyek besar di luar desa

D. Memfokuskan pembangunan pada kota-kota besar

E. Meningkatkan dana dari pemerintah pusat

Jawaban: B

15. Apa metode yang paling efektif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

A. Pendekatan top-down

B. Pendekatan partisipatif

C. Pendekatan otoriter

D. Pendekatan birokrasi

E. Pendekatan teknokratis

Jawaban: B

16. Apa tujuan dari UU No. 25 Th 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?

A. Membangun infrastruktur besar di kota-kota

B. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

C. Menarik investasi asing ke daerah terpencil

D. Memperkuat sektor perbankan nasional

E. Mengembangkan industri pariwisata

Jawaban: B

17. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kelembagaan masyarakat?

A. Membangun infrastruktur di desa

B. Mengembangkan institusi pemerintah

C. Memperkuat organisasi masyarakat seperti koperasi

D. Menjalankan program pendidikan formal

E. Membentuk badan usaha milik negara

Jawaban: C

18. Apa fungsi utama dari monitoring dan evaluasi dalam program pemberdayaan masyarakat?

A. Mengawasi dana operasional pemerintah

B. Menentukan kebijakan pajak daerah

C. Menilai kemajuan program dan melakukan perbaikan

D. Mengembangkan sistem administrasi keuangan

E. Memperluas jaringan perdagangan internasional

Jawaban: C

19. Apa yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi lokal?

A. Menarik investor asing ke daerah

B. Meningkatkan produk unggulan lokal dan memperkuat UMKM

C. Membangun infrastruktur besar di kota

D. Menyusun kebijakan fiskal

E. Mengembangkan pusat perbelanjaan di kota besar

Jawaban: B

20. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur oleh undang-undang mana?

A. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

B. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

C. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

D. Undang-Undang No. 16 Tahun 2018

E. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Jawaban: A