tirto.id - Central Intelligence Agency (CIA) atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) menyebut bahwa selama ini Huawei didanai oleh Badan Pertahanan dan Intelijen di bawah naungan pemerintah Cina. Apa yang diungkap CIA ini senada dengan yang disampaikan oleh Inggris Raya.
Inggris meyakini bahwa Huawei menerima pendanaan dari cabang-cabang aparat keamanan negara di Beijing. CIA dan Inggris juga mengatakan, dikutip dari Forbes, Huawei memperoleh kucuran dana dari Tentara Pembebasan Rakyat, Komisi Keamanan Nasional Cina, dan cabang ketiga jaringan intelijen Cina.
Namun, tudingan tersebut dibantah oleh pihak Huawei. “Asumsi bahwa pemerintah Cina kemungkinan terlibat dalam operasi bisnis Huawei tidaklah benar. Huawei adalah perusahaan swasta. Pemerintah Cina tidak memiliki kepemilikan atau keterlibatan apapun terhadap operasional bisnis kami,” tegas Joy Tan, Juru Bicara Global Huawei.
Menanggapi sangkalan itu, CIA mengklaim telah memiliki bukti kuat, namun tidak dibuka untuk umum. Jika benar Huawei menerima dana dari pemerintah Cina, maka pro-kontra penolakan Huawei di berbagai negara akan menemukan titik terangnya.
CIA, sebagaimana dilansir The Times, penyelidikan terkait perkara ini didasarkan pada penemuan oleh badan intelijen dari lima begara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.
Tuduhan atas relasi pemerintah Cina dengan Huawei muncul saat ketegangan perang dagang antara negara tirai bambu dan AS memuncak. AS menyebut bahwa perangkat teknologi buatan Huawei dilengkapi dengan peralatan spionase untuk kepentingan intelijen Cina.
Huawei pun selalu menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa kabar itu tidak memiliki bukti yang sahih.
Penyelidikan bermula karena Huawei diduga melakukan pelanggaran. Meng Wanzhou, Kepala Divisi Keuangan Huawei sekaligus putri pendiri Huawei, Ren Zhengfei, ditangkap di Kanada pada Desember 2018 lalu. Penangkapan ini atas permintaan AS terkait kasus penipuan bank dan keterlibatan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.
Wanzhou membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa penangkapannya bernuansa politis. Tudingan AS kepada Huawei, sebut Channel News Asia, membuat beberapa perguruan tinggi di AS memutuskan hubungan dengan Huawei agar tidak kehilangan dana dari pemerintah.
Saat ini, pemerintah AS berusaha menggelar pertemuan antar negara untuk membuat undang-undang dan keamanan bersama yang akan membuat Huawei sulit mendominasi jaringan telekomunikasi 5G.
Perusahaan asal Cina lainnya, ZTE Corp, juga mengalami kontroversi di AS. ZTE harus menghentikan operasional bisnisnya di negara itu antara April hingga Juli 2018 setelah ditemukan sejumlah pelanggaran.
ZTE juga diketahui melakukan pengiriman barang secara ilegal ke Iran dan Korea Utara yang notabene sedang berselisih dengan AS. ZTE pun harus membayar denda sebesar 1,4 miliar dolar AS.
Editor: Iswara N Raditya
