tirto.id - Posisi politik Soekarwo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018 jadi pergunjingan. Pangkalnya ialah dua surat dukungan berbeda bertandatangan dirinya yang beredar di masyarakat. Surat dukungan pertama diberikan Soekarwo kepada pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
Surat yang dirilis 23 Juni 2018 dan ditulis di kertas berkop Partai Demokrat ini berisi empat alasan Soekarwo mendukung Khofifah-Emil, salah satunya karena keduanya memiliki kapabilitas untuk memimpin Jatim. Selain Soekarwo, surat itu juga ditandatangani Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renvile Antonio.
Setelah surat pertama beredar, lalu surat kedua yang berisi perjanjian antara Soekarwo dengan calon gubernur nomor urut dua Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) juga sempat beredar. Surat itu dibuat pada 2013 saat keduanya akan maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jatim.
Satu dari lima poin yang menjadi sorotan dalam surat itu adalah Soekarwo jika terpilih sebagai gubernur Jatim harus memberikan peran secara proposional kepada Gus Ipul sebagai pendampingnya dan mempersiapkannya menjadi gubernur periode selanjutnya.
Selain ditandatangani Soekarwo, surat itu juga ditandatangani lima kiai sebagai saksi KH Zainuddin Jazuli, KH Nurul Huda Jazuli, KH Idris Marzuki, KH Anwar Manshur, dan KH Anwar Iskandar di atas materai Rp6.000.
Kubu Khofifah-Emil maupun Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno saling mengklaim sebagai pihak yang mendapat dukungan dari Soekarwo.
Dari Pertemuan dengan SBY
Pengurus Harian PWNU Jatim KH Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur mengaku sebagai penyebar surat perjanjian antara Soekarwo dan Gus Ipul pada 2013. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan sebagai respons atas surat dukungan Soekarwo kepada Khofifah.
"Kemarin itu kan muncul surat dukungan Pak Karwo ke Khofifah. Lah katanya Pak Karwo tidak kampanye, kok kemudian keluar begitu, jadi kami keluarkan juga surat perjanjian lama untuk mengingatkan," kata Fahrur kepada Tirto, Senin (25/6/2018).
Fahrur kemudian menjelaskan kronologi dari pembuatan surat perjanjian tersebut. Menurutnya, surat tersebut dibuat menjelang Pilgub Jatim 2013. Saat itu, kata dia, antara Gus Ipul dan Soekarwo hendak pecah kongsi dan mencalonkan diri masing-masing. Kebuntuan sempat terjadi dalam waktu yang lama.
Akibatnya, sejumlah kiai yang diwakili lima kiai penandatangan surat tersebut ditambah Fahrur menginisiasi pertemuan antara Gus Ipul dan Soekarwo. Hasilnya adalah Soekarwo dan Gus Ipul tetap menjadi pasangan dalam Pilgub Jatim 2013 dan keluar sebagai pemenang mengalahkan Khofifah-Herman.
"Ini sebagai gentlement agreement. Ini perjanjian ksatria. Waktu kami susah dibuatnya. Bukan waktu menang, tapi waktu susah. Kami ingin ini dipertahankan. Makanya kami menolak kalau Pak Karwo kampanye untuk orang lain," kata Fahrur.
Fahrur mengakui Soekarwo tetap berusaha memenuhi perjanjian untuk mendukung Gus Ipul sebagai gubernur. Caranya dengan membawa Gus Ipul menghadap ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Namun, dalam pertemuan itu gagal tercapai kesepakatan antara Demokrat dengan Gus Ipul.
Penyebabnya, Gus Ipul dan PKB tidak bisa memenuhi permintaan SBY supaya kader Demokrat menjadi cawagub. Walhasil Soekarwo sebagai kader Demokrat patuh pada keinginan SBY. "Karena PDIP lebih dulu dan sudah bersepakat wakilnya dari mereka. Pak SBY enggak mau dan Pak Karwo akhirnya patuh sama Jakarta," kata Fahrur.
Sebagai gantinya, kata Fahrur, Soekarwo berjanji bersikap netral tidak berkampanye untuk Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Hal itu memang benar-benar dilakukan Soekarwo. Selama dua kali masa kampanye, ia tidak mengampanyekan Khofifah-Emil.
Sampai akhirnya pada Sabtu kemarin beredar surat berkop Demokrat yang membuat kaget Fahrur dan kiai-kiai yang menjadi saksi perjanjian pada 2013. "Atas perintah kiai-kiai itu, saya akhirnya buka ke media surat perjanjian antara Gus Ipul dan Pak Karwo," kata Fahrur.
Fahrur yakin meskipun surat berkop Demokrat dibubuhi tandatangan Soekarwo, tapi gubernur Jatim dua periode itu bukanlah inisiator utama. Pasalnya, kata dia, surat tersebut tidak dibubuhi materai dan sampai saat ini Soekarwo belum pernah mengucap ke publik dukungannya kepada Khofifah-Emil.
Sebaliknya, Fahrur menduga surat berkop Demokrat hanya akal-akalan partai berlambang mercy itu untuk menggerakkan kadernya yang kurang solid mendukung Khofifah-Emil lantaran Soekarwo tidak mendukung pasangan itu.
"Artinya sampai saat ini kami menganggap perjanjian itu (2013) masih ada. Tidak pernah dicabut. Pak Karwo juga tidak pernah ber-statement selain dari ini," kata Fahrur.
Selain itu, Fahrur mengklaim sampai saat ini Soekarwo masih sering bertemu dengan dirinya dan Gus Ipul untuk membahas pemenangan pasangan Gus Ipul-Puti di Pilgub Jatim 2018. "Sebenarnya kami masih sering ketemu. Kami masih ok saja. Makanya saya menduga surat itu untuk internal Demokrat saja. Kalau itu untuk umum pasti Pak Karwo bilang ke kami," kata Fahrur.
Hikmah Bafaqih, Ketua Timses Gus Ipul-Puti mengatakan surat perjanjian antara Soekarwo dengan Gus Ipul sudah diketahui hampir seluruh pengurus teras PWNU Jatim sejak 2013. "Saya sebagai Pimpinan Fatayat NU Jatim sudah tahu surat itu dari lama. Itu memang benar. Pak De Karwo memang mendukung Gus Ipul jadi gubernur," kata Hikmah kepada Tirto.
Namun, Hikmah membantah surat perjanjian itu disebarkan ke publik atas inisiatif tim sukses Gus Ipul-Puti. Ia mengatakan inisiatornya adalah para kiai dan Fahrur saja. Ia juga membantah surat tersebut sengaja dikeluarkan untuk mengerek suara Gus Ipul-Puti lantaran masih kalah di sejumlah hasil SIGI lembaga survei. "Kami punya survei internal. Hasilnya kami masih menang lebih dari 6 persen. Bahkan setelah kampanye tahap kedua lebih tinggi lagi," kata Hikmah.
Klaim Kubu Khofifah
Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renvile Antonio, mengklarifikasi beberapa pernyataan Fahrur soal surat perjanjian tersebut dan surat berkop Demokrat yang disebarkan pihaknya. Menurut Renvile, keberadaan surat perjanjian antara Gus Ipul dan Soekarwo memang benar. Namun, penafsiran atas perjanjian tersebut tidak seperti yang diungkapkan Fahrur. Menurutnya, kata "mempersiapkan" dalam poin empat perjanjian tidak bisa dimaknai sebagai janji dukungan Soekarwo kepada Gus Ipul.
"Mempersiapkan itu ya memberi kewenangan saat menjabat untuk bisa menyapa masyarakat. Itu sudah dilakukan (Soekarwo). Pilihan ya nanti dulu sesuai keputusan partai. Lagi pula itu tergantung masyarakat," kata Renvile kepada Tirto.
Wakil Ketua DPRD Jatim ini juga membantah klaim Fahrur bahwa Soekarwo sampai saat ini masih mendukung Gus Ipul dan sikap Soekarwo tidak berkampanye untuk Khofifah-Emil sebagai bentuk pemenuhan janji politik. Menurutnya, Soekarwo tidak berkampanye lantaran permintaan seluruh fraksi di DPRD agar yang bersangkutan bisa tetap fokus mengawal Jatim selama Pilgub berlangsung.
"Kalau di pemerintahan provinsi ketika masa kampanye kan cuma gubernur saja. Tidak ada wakilnya. Seandainya ditinggal oleh pak gubernur kemudian ada masalah, siapa yang tanggungjawab?" kata Renvile.
Renvile mengklaim surat dukungan untuk Khofifah-Emil berdasarkan perintah langsung Soekarwo yang memang berkomitmen mendukung Khofifah-Emil sebagai gubernur Jatim periode selanjutnya. "Kami ini parpol, bukan relawan. Jadi bedanya parpol dan relawan adalah kami semuanya sesuai dengan organisasi dan struktural. Tidak akan mengeluarkan apapun tanpa persetujuan yang bersangkutan. Apa lagi beliau (Soekarwo) ketua partai saya," kata Renvile.
Suara Soekarwo Masih Penting di Pilgub Jatim
Direktur Alvara, Hasanudin Ali yang juga warga Jatim menilai suara Soekarwo masih signifikan mengerek elektabilitas kedua pasangan calon. Terlebih saat ini selisih suara keduanya terpaut sangat tipis tidak lebih dari 10 persen. "Kalau melihat sejarah Pilgub Jatim dua periode lalu kan sangat signifikan pengaruh Pak Karwo ini," kata Hasanudin kepada Tirto.
Pendapat Hasanudin selaras dengan hasil Pilgub Jatim 2013. Dari rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan bahwa suara Soekarwo sangat besar, terutama di wilayah Mataraman yang menjadi basis suara pemilih terbesar setelah wilayah Tapal Kuda dan Arek. Soekarwo menang di 7 kabupaten/kota di wilayah Mataraman, yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Magetan, dan Nganjuk. "Di Mataraman ini kedua pasangan calon masih lemah dan bersaing cukup ketat. Jadi wajar kalau saling klaim," kata Hasanudin.
Besarnya suara Soekarwo di wilayah tersebut, kata Hasanudin, tidak lepas dari pengaruh Soekarwo ke masyarakat kelas akar rumput selama memimpin Jatim 10 tahun dan latar belakangnya yang dekat dengan masyarakat 'abangan' sebagai basis masyarakat wilayah itu.
Hasanudin memprediksi suara Soekarwo lebih cenderung diarahkan kepada Khofifah-Emil. Hal ini, lantaran posisi Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat yang secara hierarki harus tunduk pada perintah SBY. "Karena bagaimanapun kalau kita lihat Pak SBY sebagai ketua umum Demokrat terlihat sangat all out untuk memenangkan Khofifah dibandingkan dengan daerah lain. Karena kalau kita lihat kunjungan SBY ke Jatim lebih rajin," kata Hasanudin.
Namun, Hasanudin menilai isu surat ini cukup terlambat dikeluarkan kedua pihak karena waktu pemilihan sudah di depan mata. Apalagi, isu ini bukan termasuk tsunami politik seperti halnya kasus tersebarnya video syur Azwar Anas sebelum pendaftaran bakal cagub-cawagub Jatim, Januari lalu.
"Kalau ada tambahan pun tidak akan banyak. Kalau sebagai psywar efektif, tapi menurut saya kinerja dan kampanye kedua pasangan calon selama ini yang masih tetap menentukan," kata Hasanudin.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
