tirto.id - Perry Warjiyo jadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan namanya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan Perry sebagai Gubernur Bank Indonesia habis pada Mei 2023, dan akan kembali memimpin BI usai melewati uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai, secara umum sosok Perry Warjiyo layak memimpin BI ke depan. Dia bahkan menaruh berbagai harapan di pundak Perry agar peran BI bisa lebih terasa bagi perekonomian.
Mandat BI, kata Eko adalah menjaga Rupiah. Sehingga strategi penguatan nilai tukar Rupiah ke depan perlu ditopang oleh aspek fundamental. Seperti halnya ekspor produk bernilai tambah/ hilir yang hasil devisa hasil ekspor (DHE) dibawa kembali ke Indonesia dengan insentif tertentu untuk memperkuat nilai tukar.
"Ini artinya strategi menjaga nilai tukar ke depan harus sejalan dengan penguatan ekonomi sektor riil, tidak cukup dilakukan hanya dengan kenaikan suku bunga acuan," kata Eko saat dihubungi Tirto, Kamis (23/2/2023).
Kemampuan menghadapi risiko resesi global dan memulihkan ekonomi, lanjut Eko harus mampu didorong dari penguatan ekonomi domestik. Karena menurutnya di sini peran BI untuk mengendalikan inflasi menjadi penting.
"Dari inflasi yang terkendali akan muncul daya beli yang kuat sehingga ekonomi tidak rentan resesi dan krisis," katanya.
Sementara terkait sistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi, BI perlu memastikan pemanfaatan teknologi dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dimanapun. Jangan sampai, digitalisasi hanya terjadi di kota-kota besar.
"Harus dipastikan layanan digital dalam pembayaran dapat dijangkau di daerah- daerah yang bukan pusat kota. Dengan demikian akselerasi ekonomi dari digitalisasi akan berdampak positif bagi pemerataan ekonomi juga," katanya.
Selain itu, BI juga perlu memastikan bahwa digitalisasi juga dapat dilakukan secara mudah untuk pembayaran dari luar negeri. "Misal turis Indonesia yang keluar negeri juga sangat penting. Perlu dipantau secara proaktif perkembangannya," tutupnya.
Sementara itu, Praktisi Perbankan BUMN, Chandra Bagus Sulistyo mengatakan, salah satu tantangan Perry ke depan adalah masalah digitalisasi. Sebab digitalisasi ini menjadi penting karena menyangkut dengan keamanan data dari kejahatan siber atau cybercrime.
"Kemudian kebijakan moneter untuk menjangkar inflasi. Kita tahu dunia masih belum stabil, ancaman resesi global masih bisa terjadi sewaktu waktu. Oleh karena itu inflasi perlu dikendalikan," katanya dihubungi terpisah.
Selain itu, Chandra juga meminta Perry agar BI bisa mendorong inklusi pembiayaan,pembinaan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya ini perlu dan mutlak menjadi prioritas bank sentraI.
"Karena kita sadar yang mendorong perekonomian nasional 5,31 persen adalah UMKM. Oleh karena itu UMKM perlu stimulus, perlu diberi kebijakan yang mendukung, sehingga UMKM nasional kita bangkit dan punya posisi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," harapnya.
Kemudian tak kalah penting BI ke depan diminta untuk support proses hilirisasi industri. Karena fokus kebijakan Presiden Jokowi adalah mendorong hilirisasi agar menjadi bagian Indonesia untuk memenangkan persaingan global.
"Oleh karena itu, tantangan ke depan mungkin cukup berat bagi Gubernur BI," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
