tirto.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin membela para menteri di pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat ini yang mendaftarkan diri menjadi bakal caleg di Pemilu 2024.
Menurutnya, maju menjadi caleg bukanlah suatu hal yang dilarang selama tidak meninggalkan kewajiban membantu presiden di kabinet.
"Karena Pemilu masih lama, para menteri yang tergabung di caleg tetap tidak boleh meninggalkan tugas sebagai menteri. Yang utama tetap membantu Presiden Jokowi sampai akhir pemerintahan," kata Cak Imin di Gedung KPU RI pada Sabtu (13/5/2023).
Menurutnya, menteri yang maju menjadi caleg telah dilindungi konstitusi. Sehingga hal itu menjadi hak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya yang diberikan kesempatan untuk berpolitik dan maju menjadi caleg.
"Sebetulnya mundur atau tidak itu yang penting undang-undang memberikan kesempatan kepada caleg untuk tetap bertugas sebagai menteri. Karena caleg itu sifatnya administratif dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai menteri," tegasnya.
Muhaimin menjamin para menteri di Istana tidak akan mengalami konflik kepentingan. Baik dengan pekerjaan, ataupun dengan menteri lainnya yang berasal dari beraneka ragam partai.
"Sudah terbukti sewaktu saya jadi menteri. Kemudian Pak Hanif jadi menteri semua kader PKB tidak terjadi conflict of interest," ungkapnya.
Para menteri kabinet yang berasal dari PKB masih mendaftarkan diri untuk menjadi caleg di 2024. Hadir di KPU mendampingi Cak Imin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Kepada awak media, Ida Fauziyah mengungkapkan akan melaporkan proses pencalegannya ke Presiden Jokowi. Hal itu akan dia lakukan setelah resmi terdaftar di KPU.
"Nanti, kita saat ini kan baru mendaftarkan diri hari ini. Setelah ini kita akan laporkan ke bapak presiden," terang Ida.
Ida menyadari tidak hanya dirinya yang maju menjadi caleg di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun juga wakilnya, Afriansyah Noor yang berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB). Dia akan menjaga dan berbagi tugas agar pekerjaan mereka tetap berjalan efisien.
"Ini yang akan kami jaga terus. Tugas bisa dijalankan dengan baik. Waktu kampanye kalau bertabrakan dengan waktu kerja, tentu saja harus cuti," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto