tirto.id - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen. Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kenaikan tiga item kebutuhan buruh, yaitu makanan dan minuman, transportasi, serta perumahan atau sewa kontrakan.
“Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36 (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan),” kata Said lewat keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).
Said menyampaikan dasar tuntutan kenaikan upah 13 persen adalah nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Inflansi diperkirakan 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9 persen, maka didapat angka total 11,4.
“Ditambah nilai produktivitas, maka sangat wajar jika kenaikan tahun 2023 adalah 13 persen,” kata Said.
Iqbal meminta pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak bermain-main dengan dalih pandemi COVID-19 dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 1-2 persen. Partai Buruh dan KSPI juga menegaskan untuk menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besar di balik ancaman resesi.
“Mendesak pemerintah dalam hal ini para menteri untuk tidak menjadi provokator dan menakut-nakuti rakyat terkait resesi ekonomi,” ujarnya.
Menurut Said, tugas para menteri yaitu mencegah agar dampak buruk resesi global tidak berimbas pada rakyat, bukannya justru menakut-nakuti rakyat.
“Rakyat sudah susah, mereka sudah mengurangi jajan anak, mengurangi biaya makanan, sementara di meja makan para menteri tidak ada yang berkurang. Tetapi rakyat disuruh bersiap, terus kalau begitu kerjamu apa?” tegas dia.
Said memandang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari ancaman resesi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Namun ada tiga hal yang perlu diperkuat untuk mengantisipasi hal tersebut, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi dan kebutuhan gas, serta pengendalian kurs mata uang.
“Kalau rupiah jatuh, sementara kita harus membeli bahan baku dalam bentuk dolar dan menjual dengan rupiah, maka kondisi ekonomi akan semakin berdarah-darah,” tuturnya.
Said mengatakan para buruh akan turun ke jalan secara besar-besaran pada 10 November 2022 di Istana Negara dan serempak di berbagai provinsi apabila tuntutannya tak didengarkan pemerintah.
“Jika aksi ini pun tidak didengar, inflansi tidak terkendali, upah tidak naik, omnibus law dipaksakan, ancaman PHK besar-besaran di depan mata, buruh akan melakukan mogok nasional pertengahan Desember,” kata dia.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan
