BSSN Sebut Ada 1,9 Juta Serangan Siber pada Mei 2019

Hinsa mengatakan, pada Mei 2019, tercatat jenis serangan siber yang dikategorikan trojan dengan indikasi penyebaran malware mencapai 1,9 juta serangan.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 2 Jul 2019 21:44 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo (kanan) memberi ucapan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz.

tirto.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyebutkan bahwa serangan siber menjadi ancaman cukup serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal tersebut ia paparkan saat di acara bertajuk "Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945".

"Ancaman perang siber terhadap keutuhan NKRI yang fokus pada agenda peperangan ancaman siber," ujarnya saat di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

Berdasarkan catatan BSSN, selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber. Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside.

Kemudian, dirinya mengatakan, pada Mei 2019, tercatat jenis serangan siber yang dikategorikan trojan dengan indikasi penyebaran malware mencapai 1,9 juta serangan.

Lalu terdapat juga kategori attempt, yaitu semacam percobaan merebut untuk menjadi admin dalam suatu akun yang mencapai 1,1 juta serangan.

Hinsa menerangkan, cyber space atau ruang siber di wilayah NKRI merupakan hasil imbuhan dari pembangunan infrastruktur pemerintah yang masif di bidang digital yang lazim dikenal dengan istilah e-government.

Selain itu, juga banyak infrastruktur non-pemerintah yang telah melakukan digitalisasi, baik dalam jaringan pangan, kesehatan, atau industri.

“Saya berpandangan bahwa setidaknya terdapat tiga lapisan konstelasi jaringan infrastruktur kritikal dan kompleks yang dikelola dan dipelihara operasional oleh banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda,” ucapnya.

Pertama, kata Hinsa, adalah keamanan siber yang bentuknya abstrak, namun dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya. Kemudian kedua, yaitu senjata siber yang bentuknya juga mungkin abstrak kasat mata, namun dapat merusak jaringan infrastruktur kritikal.

”Lapisan ketiga adalah pertahanan siber yang bentuknya suatu konsep strategis, harus konkret apabila semua jaringan infrastruktur digelar maka dapat diketahui kebijakan pertahanan siber,” tuturnya.