tirto.id - Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menyarankan agar pemerintah menekan inflasi tahun ini dengan berfokus mengatasi dampak dari kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price). Faktor administered price, kata dia, berpeluang besar jadi pemicu utama inflasi selama 2017.
"Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengendalikan inflasi, terutama dari administered price," kata Sasmito di Jakarta, pada Rabu (1/2/2017) seperti dikutip Antara.
Sasmito mengatakan perlu ada upaya untuk mengendalikan dampak kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah, seperti harga BBM dan tarif listrik, agar inflasi tidak melebihi proyeksi empat persen.
"Ini tergantung pemerintah, kalau inflasi sudah mendekati itu, mau diapakan. Apakah akan diambil kebijakan, misalnya tarif listrik tidak jadi dinaikkan. Tentu saya kira pemerintah akan evaluasi soal itu," ujar
Selain mengelola pengaruh faktor "administered price", Sasmito berpendapat perlu ada kebijakan untuk mengendalikan harga pangan, yang meski telah relatif terjaga pada awal tahun 2017, ada beberapa yang masih menjadi penyumbang inflasi.
"Produksi naik perlu dijaga, bukan hanya beras, tapi komoditas pertanian kayak cabai, jagung dan daging sapi. Kalau itu bisa ditingkatkan tahun ini, maka bisa menjaga inflasi dari sisi bahan makanan maupun makanan jadi," katanya.
Untuk periode Januari 2017, BPS mencatat laju inflasi mencapai 0,97 persen, sehingga inflasi tahun kalender tercatat 0,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) 3,49 persen. Inflasi Januari 2017 ini lebih tinggi dari Inflasi Januari 2016 sebesar 0,51 persen.
Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi Januari 2017 antara lain biaya perpanjangan STNK, tarif listrik, tarif pulsa ponsel, cabai rawit, bensin, ikan segar, daging ayam ras, tarif sewa rumah, rokok kretek filter dan beras.
Untuk keseluruhan tahun, BPS memproyeksikan laju inflasi pada 2017 akan menghadapi tantangan dari sisi eksternal, karena ada kenaikan harga minyak dunia, yang secara tidak langsung berdampak pada penyesuaian harga bensin maupun tarif listrik.
Adapun Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Bank Indonesia (BI), Tirta Segara menyatakan BI berharap ada penguatan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga laju inflasi pada 2017. Apalagi setelah inflasi pada Januari 2017 ternyata terdorong oleh kelompok harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah.
"Koordinasi dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko," kata dia.
Menurut Tirta kenaikan inflasi di awal 2017 dipicu kenaikan administered prices dan tekanan kelompok inti. Pengaruh inflasi akibat administered prices karena kenaikan tarif perpanjangan STNK, tarif listrik, dan Bahan Bakar Khusus (BBK).
"Sedangkan inflasi inti bulan Januari 2017 tercatat sebesar 0,56 persen (mtm) atau 3,35 persen (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,23 persen (mtm) atau 3,07 persen (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini adalah tarif pulsa ponsel, sewa rumah, emas perhiasan, mobil, upah pembantu rumah tangga, nasi dengan lauk, dan kontrak rumah," kata Tirta.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
