tirto.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengkritik pembangunan jalan tol trans Jawa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, menurut BPN, tarif jalan tol tersebut terlalu mahal sehingga tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Menurut Suhendra, tarif tol di Indonesia tergolong termahal se-Asia Tenggara. Menurut dia, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500/km.
Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km.
"Dengan merujuk fakta dan angka di atas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal," ucap Suhendra melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (7/2/2019).
Suhendra mengatakan, mahalnya tarif tersebut dikeluhkan oleh para pengusaha logistik. Hal tersebut, kata dia, membuat truk pembawa logistik kembali berpindah menggunakan jalan nasional.
“Tarif tol trans Jawa bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah,” ungkap dia.
“Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol trans Jawa kemahalan,” lanjut Suhendra.
Selain itu, kata dia, pembangunan tol trans Jawa juga ikut mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan, baik milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada juga lahan produktif milik BUMN.
"Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat,” ucap Suhendra.
Dampak negatif pembangunan tol trans Jawa, kata Suhendra, juga mulai dirasakan UMKM di wilayah Pantura Jawa.
“Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol trans Jawa beroperasi tersambung,” kata dia.
Menurut dia, keluhan itu merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang selalu mengunggulkan infrastruktur, khususnya jalan tol.
Editor: Agung DH
