BPN Minta Menteri Tidak Diundang Saat Debat, TKN: Mereka Tak Pede

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Arya Sinulingga menganggap permintaan tim sukses paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah bentuk ketakutan karena adanya pendukung Jokowi-Ma'ruf di lokasi debat.

Padahal, Arya menyatakan bahwa menteri yang datang ke lokasi debat kedua pilpres 2019 berdasar undangan dari Komisi Pemiluhan Umum (KPU).

Bagi Arya, ini adalah bentuk kelemahan diri kubu Prabowo-Sandi.

"Ini menunjukan bahwa mereka tak pede. Takut sama Menteri Jokowi. Sama cucu Jokowi takut. Sama pulpen Jokowi aja takut. Mereka terkejut Pak Jokowi tak bawa kertas sementara mereka open book. Mereka itu elektabiltasnya makin stuck, jadinya cari apa aja. Jadi akui saja kekalahannya," kata Arya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Apa yang disampaikan Arya terkait cucu Jokowi dan pulpen sempat ramai beberapa waktu lalu. Sebabnya Jokowi dianggap menggunakan Jan Ethes untuk kampanye.

Sedangkan saat debat, Jokowi dikatakan memakai pulpen untuk alat komunikasi. Padahal pulpen tersebut hanyalah alat tulis biasa.

Sekarang BPN ramai protes tentang adanya penonton di dalam ruang debat termasuk juga para menteri. Arya kemudian menuding kubu 02 takut untuk debat terbuka.

"Mereka tertekan di dalam. Jangan-jangan mereka tak ingin debat terbuka untuk umum atau publik," kata Arya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali untuk mengundang para menteri dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pasalnya kubu Prabowo menyangsikan netralitas para menteri yang hadir dalam debat.

"Apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri?" kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso dalam rapat evaluasi debat kedua Pilpres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Priyo, KPU perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait tamu undangan dari pihak KPU.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu menganggap bila KPU mengundang menteri pemerintahan Jokowi, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya dugaan keberpihakan ke Jokowi sebagai petahana.

Priyo menyarankan KPU untuk perbanyak undangan dari pihak akademisi kampus, LSM, dan pihak yang tidak punya kaitannya dengan salah satu paslon.

"Kami usulkan lebih baik undangan-undangan yang lebih netral," kata Priyo.

Baca juga artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel