tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali untuk mengundang para menteri dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pasalnya kubu Prabowo menyangsikan netralitas para menteri yang hadir dalam debat.
"Apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri?" kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso dalam rapat evaluasi debat kedua Pilpres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
Menurut Priyo, KPU perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait tamu undangan dari pihak KPU.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu menganggap bila KPU mengundang menteri pemerintahan Jokowi, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya dugaan keberpihakan ke Jokowi sebagai petahana.
Priyo menyarankan KPU untuk perbanyak undangan dari pihak akademisi kampus, LSM, dan pihak yang tidak punya kaitannya dengan salah satu paslon.
"Kami usulkan lebih baik undangan-undangan yang lebih netral," kata Priyo.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan membantah bila menteri yang diundang kapasitasnya sebagai pendukung, melainkan sebagai pejabat negara yang diundang KPU.
Wahyu memastikan KPU hanya mengundang menteri-menteri yang terkait dengan tema dalam debat.
KPU, lanjut Wahyu tetap akan mengundang para menteri pada tiga debat selanjutnya. Kata Wahyu, tamu undangan KPU memang hanya menyimak saja, dan tak seperti pendukung paslon yang bisa mengungkapkan ekspresinya saat debat berjalan.
"Jadi tamu undangan KPU meski latar belakangnya menteri, ya dia sebagai undangan KPU, dia duduk manis, nyimak debat, tak lebih dari itu," ucap Wahyu.
Dalam debat kedua yang digelar di Hotel Sultan akhir pekan lalu, sejumlah menteri diundang KPU.
Menteri yang diundang berkaitan dengan tema debat kedua, yaitu infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Sejumlah menteri yang diundang antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Turut diundang pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Perencanaan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Menteri Luhut menjadi sorotan karena ia ikut terlibat dalam insiden saat BPN memprotes pernyataan Jokowi yang mengungkit tentang lahan seluas ratusan ribu hektare milik Prabowo dalam debat.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
