tirto.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat persetujuan tambahan anggaran dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI senilai Rp210 miliar untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dengan tambahan ini, anggaran pengawasan BPKP untuk Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp517,97 miliar.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, tambahan anggaran ini nantinya bakal digunakannya untuk menjalankan pengawasan, salah satunya terhadap program-program prioritas Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
“Nah, penggunaan anggaran pengawasan ini seperti yang sudah kami sampaikan, sehingga seluruh program ini akan tetap kami laksanakan, cuma memang perubahan itu ada di tingkat ke dalamannya. Jadi untuk current issue ada Rp40 miliar,” ujar dia, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Dalam paparannya, Yusuf merinci, program-program Prabowo yang bakal diawasi dengan ketat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Percepatan Renovasi Sekolah serta Pembangunan Sekolah Unggulan.
“Jadi ini akan ada inpres untuk peningkatan perbaikan sekolah-sekolah di tahun 2025, kami akan awasi itu,” kata dia.
Kemudian ada pula pengawasan terhadap Program Peningkatan Pembiayaan Rumah Murah untuk Rakyat, Pengembangan Wilayah atas Pemekaran Provinsi Baru, dan pengawasan atas Program Hasil Cepat Terbaik (quick win).
Dalam hal pengawasan pengembangan wilayah, nantinya BPKP bakal mendirikan kantor-kantor cabang baru di provinsi baru, di antaranya di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Selain program Prabowo, tambahan anggaran juga bakal digunakan untuk pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara yang dianggarkan sebesar Rp64,57 miliar. Dalam ha lini, pengawasan akan meliputi penguatan pengelolaan pendapatan pemerintah, peningkatan kualitas belanja pemerintah, pengelolaan pembiayaan, efektivitas transfer ke daerah, dan akuntabilitas keuangan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan atau atas Barang Milik Negara (BMN).
“Kemudian untuk pengawasan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang merupakan sektor pembangunan SDM (sumber daya manusia) berkualitas, kami masukan yang paling banyak ini anggarannya karena banyak sekali, seluruh Indonesia, Rp107,6 miliar,” imbuh Yusuf.
Selain itu, ada pula pengawasan pembangunan infrastruktur berkualitas yang membutuhkan anggaran sebesar Rp62,82 miliar. Terkait ini, pengawasan akan dilakukan untuk infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur konektivitas, termasuk terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan untuk pengawasan terhadap transformasi ekonomi dianggarkan sebesar Rp41,8 miliar.
“Itu terkait dengan tema peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri, kemudian pengawasan produktivitas UMKM, koperasi, dan tenaga kerja, termasuk juga pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan,” paparnya.
Untuk pengawasan ketahanan pangan, BPKP menyisihkan anggaran senilai Rp67,3 miliar. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk mengawasi peningkatan produksi pangan nasional baik on farm maupun off farm, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
“Untuk pengawasan pengembangan energi berkelanjutan, temanya peningkatan tata kelola energi dan aksesibilitas energi itu Rp44,8 miliar. Terakhir kami sisihkan Rp88 miliar untuk pengawasan penguatan good governance dan clean governance, yaitu penguatan tata kelola manajemen risiko dan pengawasan (terhadap) kecurangan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,” sambung Yusuf.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
