Masuk tirto.id
tirto.id - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa tata kelola anggaran program Kementerian Sosial (Kemensos) sudah akuntabel dan transparan. Laporan ini disampaikan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menurut Akhsanul Khaq, belanja barang dan bantuan sosial Kemensos sepanjang tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Kami menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Kemensos pada 2024 telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material," kata Akhsanul.
Kinerja positif pun dapat dilihat dari tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di atas rata-rata nasional. Akhsanul mengapresiasi kinerja tersebut karena dari seluruh rekomendasi BPK, 83,75 persen telah ditindaklanjuti Kemensos. Angka ini melampaui rata-rata nasional 75 persen.
Selain itu, BPK juga menilai positif inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Kemensos. Di antara inovasi itu ialah pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan DTKS, hingga integrasi layanan SIKS-NG melalui platform WhatsApp dan Telegram untuk mempermudah akses pemerintah daerah.
Dalam hasil pemeriksaan tahun ini, BPK mencatat sebanyak 13 temuan dan memberikan 39 rekomendasi perbaikan. Temuan ini sudah diidentifikasi dan dibahas bersama. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti Kemensos secara serius dengan susunan rencana aksi (action plan).
“Kami mengapresiasi atas komitmen Pak Menteri beserta jajaran untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kami,” ujar Akhsanul.
Menanggapi LHP tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap rekomendasi BPK. “Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik,” ujar dia.
Gus Ipul menilai LHP bukan sekadar evaluasi, melainkan alat korektif untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan pelayanan publik dari Kemensos. Dia pun menekankan pentingnya panduan untuk perbaikan ke depan.
Karena itu, semua temuan dan rekomendasi BPK akan direspons cepat untuk pembenahan dari aspek regulasi, sistem, hingga teknis pelaksanaan program.
Gus Ipul berharap audit ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Kemensos agar lebih profesional, bersih, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kemensos memiliki tanggung jawab besar mengelola anggaran untuk kelompok rentan dan miskin. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemensos berkomitmen menjadikan hasil audit sebagai pijakan menuju lembaga yang lebih akuntabel.
Langkah-langkah konkret terus diambil agar setiap program sosial tepat sasaran. Selain itu, langkah-langkah tadi juga diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap Kemensos sebagai perwakilan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
