tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo merespons keputusan pemerintah dan DPR RI yang tetap melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember mendatang, kendati masyarakat sipil mendesak penundaan karena pandemi Covid-19.
Doni berkata, hal yang paling berat dari pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang adalah upaya menghindari kerumunan massa saat kampanye--termasuk konser musik. Menurut dia, kendati KPU telah membatasi pengumpulan massa maksimal 100 orang, namun realitanya ada beberapa pihak yang tidak tertib dan melanggar.
Bagi Doni, hal tersebut tak memberikan keteladanan yang baik ke publik.
“Dengan gini masyarakat bisa nilai dari awal dengan cara lihat perilaku dan keteladanan. Kalau dari awal kita lihat peserta pilkada teladan dan dia patuh, inilah yang harus kita dorong karena kita gak tahu kapan pandemi berakhir," kata Doni saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (22/9/2020) pagi.
Ia mengatakan jika pun ke depannya telah disediakan vaksin untuk Covid-19, maka tetap penyebaran tak bisa merata dengan cepat.
"Kalau bisa saya katakan pimpinan [Komisi VIII], tidak ada sejengkal pun tanah yang aman ketika negara masyarakatnya masih terpapar COVID-19," kata Doni.
“Ini pola ping-pong, ini akan terjadi ketika masih ada daerah, antarprovinsi, antarkabupaten saling ketergantungan tidak ada batas teritori Covid-19 bisa dilokalisir pada satu kabupaten atau kota. Tidak bisa," tambahnya.
Kata dia, Covid-19 tak akan terus berkembang jika antara semua pihak bisa kompak dan saling menjaga satu sama lain. "Tapi sedikit saja lengah, itu Covid-19 akan datang kembali," katanya.
"Beberapa rekomendasi yang kami sampaikan untuk mengurangi kerumunan adalah kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas seperti TVRI dan RRI yang ada di daerah, ini akan mengurangi terjadinya kerumunan," kata dia.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Pilkada 2020 tak ditunda kendati ada sejumlah kasus penularan Corona mengenai kepala
"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ahmad Doli Kurnia, Senin (21/9/2020).
Keputusan tersebut diambil setelah Komisi II rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilu Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
