BNPB Siapkan Jalur Evakuasi Gunung Agung

tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemkab Karangasem, Bali sudah menyiapkan jalur evakuasi untuk warga yang berada di luar radius 4 kilometer dari puncak Gunung Agung.

Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Yolak Dalimunthe saat berada di Pos Pengamatan Gunung Agung, Karangasem, Kamis (5/7/2018).

"Kami sudah menyiapkan jalur evakuasi untuk warga yang berada di radius 4 hingga 6 km, termasuk lokasi titik kumpul yang aman disiapkan bersama anggota TNI dan Polri," kata Yolak.

Untuk membuat jalur evakuasi ini, kata dia, BNPB dibantu oleh anggota TNI dan Polri untuk memudahkan warga Karangasem melakukan evakuasi apabila terjadi erupsi susulan di Gunung Agung.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten Karangasem, Gede Adnya Mulyadi menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana APBD Perubahan 2018 untuk memperbaiki infrastruktur yang terputus di Bukit Galah.

"Karena terputusnya jalan itu bukan akibat bencana, maka dana tidak terduga belum bisa cair untuk memperbaiki jalan itu," katanya.

Pemkab Karangasem, kata dia, akan berkoordinasi dengan BNPB untuk membenarkan jalur di Bukit Galah.

"Kami pasti berkoordinasi dengan BNPB karena sudah mengusulkan kepada kementerian terkait untuk pembenahan infrastruktur yang putus ini," ujar Sekda.

Mulyadi mengaku sudah mengajukan dana kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sedang dalam proses pencairan untuk memperbaiki infrastruktur di Karangasem.

"Secara umum Kementerian PUPR dan Dinas PU bersama Dandim sudah melihat lokasi, di mana infrastruktur yang rusak dan harus mengikuti mekanisme agar tidak ada masalah dikemudian hari," kata Sekda.

Mulyadi mengatakan kebutuhan logistik para pengungsi juga dipastikan masih mencukupi. "Memang ada bantuan dari masyarakat dahulu yang belum bisa dicairkan dan akan disalurkan kepada pengungsi," katanya.

Menurut dia, bantuan pemerintah untuk 4.855 orang pengungsi Gunung Agung di sejumlah Posko masih dalam proses pengadaan barang dan jasa karena masih dikategorikan sebagai bencana.

"Jadi bantuan ini masih ditalangi Dinas Sosial sambil menunggu proses bantuan disalurkan. Pemkab Karangasem juga tidak mau mengabaikan warganya yang hanya makan nasi saja," ungkap Sekda.