BNPB Beri Perhatian Khusus 6 Provinsi Prioritas Karhutla

Provinsi prioritas untuk ditangani masalah karhutla yaitu dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Selatan.

Reporter: Muhammad Naufal

Terbit 3 Oct 2023 07:06 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Asap mengepul dari lokasi kebakaran hutan Gunung Lawu terlihat dari Karanggubito, Kendal, Ngawi, Jawa Timur, Senin (2/10/2023). ANTARA FOTO/Siswowidodo/tom.

tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi menjadi prioritas untuk ditangani yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menuturkan, jumlah titik panas (hotspot) selain di Kalimantan Barat meningkat pada September 2023 bila dibandingkan dengan Agustus 2023.

"Kalau kita lihat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, itu (jumlah hotspot) semuanya hampir naik. Terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, naik cukup signifikan," kata Abdul Muhari, melalui akun YouTube BNPB Indonesia, dikutip Selasa (3/10/2023).

Dia menuturkan, BNPB melakukan sejumlah upaya untuk meminimalisasi peningkatan hotspot. Salah satunya, penyiagaan 22 helikopter pemadam api (heli water bombing) di enam provinsi. Helikopter pemadam api hanya akan beroperasi saat pemadam kebakaran di darat tidak bisa mengakses hutan atau lahan yang terbakar.

Abdul pun meminta pemerintah daerah setempat bisa dengan segera bertindak saat muncul titik api di hotspot-hotspot yang ada. Dia yakin tindakan awal dari pemerintah daerah setempat bisa mencegah membesarnya titik api yang muncul.

"Sebenarnya yang kita mau tekankan di sini adalah, pada respons awal, itu fungsi satuan tugas darat atau dari pihak (pemerintah) provinsi dan kabupaten/kota, itu sangat penting. Karena satuan tugas udara, keberadaan heli water bombing kita, itu sifatnya mendukung upaya yang dilakukan satgas darat," bebernya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan upaya lain yaitu dengan teknologi modifikasi cuaca. Namun teknologi modifikasi cuaca tidak dapat serta merta langsung dilakukan karena teknologi modifikasi cuaca sangat bergantung kepada keberadaan awan hujan. Jika tidak ada awan hujan di daerah yang terjadi karhutla, BNPB tak bisa memodifikasi cuaca.

Abdul mencontohkan, BNPB bersama pihak terkait akan memodifikasi cuaca di Sumatera Selatan pada 30 September-6 Oktober 2023. BNPB bersama pihak terkait juga sempat memodifikasi cuaca di Kalimantan Selatan untuk mencegah penyebaran asap imbas karhutla di sana.

"Kalimantan Selatan, yang cukup luas sebaran asapnya, kami sudah melakukan teknologi modifikasi cuaca di minggu kelima, itu 23-29 September. Memang unit-unit teknologi modifikasi cuaca ini, juga kami stand by-kan," urai Abdul.

Berdasar data BNPB, September 2023, ada 22.120 hotspot di Kalimantan Barat, 51.246 hotspot di Kalimantan Tengah, 26.710 hotspot di Kalimantan Selatan, 35.874 hotspot di Sumatera Selatan, 3.508 hotspot di Jambi, dan 2.393 hotspot di Riau.

Sementara itu, pada Agustus 2023, ada 49.592 hotspot di Kalimantan Barat, 15.497 hotspot di Kalimantan Tengah, 15.913 hotspot di Kalimantan Selatan, 3.286 hotspot di Sumatera Selatan, 1.102 hotspot di Jambi, dan 1.419 hotspot di Riau.

Abdul mengungkapkan, peningkatan hotspot itu terjadi karena minimnya awan serta hujan di wilayah-wilayah tersebut. Lantaran minim awan, sengatan sinar mentari lantas menyebabkan kekeringan di enam provinsi itu.

"Kalau tutupan awan atau intensitas hujan cukup bagus, intens, itu ternyata hotspot-nya tidak berkembang signifikan. Begitu terbuka, (ada) eksposur matahari, itu (peningkatan hotspot) menjadi signifikan," imbuhnya.