tirto.id - Kini, kehadiran media sosial dan teknologi yang berkembang pesat telah mempengaruhi bagaimana cara masyarakat menilai seorang politisi termasuk para kandidat presiden atau kepala daerah. Sebaliknya perkembangan ini juga mempengaruhi cara politisi dalam mempelajari tentang karakter pemilih atau masyarakat.
Vann R. Newkirk II dari The Atlantic menulis ulasan panjang bertajuk "How Redistricting Became a Technological Arms Race" serta sebuahvideo pendek berdurasi 3,5 menit dengan judul "How Politicians Can Use Big Data to Win Election". Ia memaparkan bagaimana perkembangan teknologi menghadirkan big data yang dimanfaatkan para politisi guna “memanipulasi” wilayah pemilihan dengan cara gerrymandering dan microtargetting.
"Gerrymander" atau "Gerrymandering" merupakan sebutan satir dari Harian The Boston Gazette terkait hasil Pemilu Gubernur Massachusetts, AS pada Maret 1812. Calon Gubernur Elbridge Gerry yang kalah telak dalam perolehan suara malah keluar sebagai pemenang pemilu yang mana kemenangannya ditentukan perolehan suara pada sejumlah distrik bukan berdasarkan jumlah penduduk.
Gerrymandering adalah gabungan dua kata “Gerry” dan “Salamander”. Gerry adalah calon gubernur Elbridge Gerry. Sedangkan Salamander adalah sebaran daerah pemilihan dengan sedikit penduduk yang dimenangkan Gerry, yang jika dipetakan menyerupai kadal raksasa. Dalam konstitusi AS, pemerintah dapat mengotak-atik atau menetapkan batas-batas dapil di negara bagian seperti yang dilakukan Elbridge Gerry.
Sistem mengotak-atik dapil ini sering dilakukan untuk memenangkan pemilihan dan menurut Newkirk, taktik Gerrymandering menjadi jauh lebih ekstrem setelah hadirnya big data.
Baca juga:Memahami Banyak Hal dengan Big Data
Sebelum lahirnya teknologi komputasi dan kehadiran big data, para politisi biasanya menganalisis potensi perolehan suara berdasarkan distrik misalnya dengan membagi dapil berdasarkan ras atau mayoritas-minoritas. Setelah big data, para politisi dapat mendulang berbagai informasi sekecil-kecilnya dari para pemilih.
Dengan menggunakan big data, para politisi mampu memetakan demografi, sejarah kontribusi pemilih dalam politik, pandangan politik pemilih hingga urusan remeh seperti konsumsi media, aktivitas di media sosial hingga status kepemilikan rumah, mobil, atau kapal. Dalam pemilu AS 2016, informasi semacam ini dimanfaatkan Donald Trump dengan menggandeng Cambridge Analytica untuk menganalisis data penduduk.
Dari data-data itu termasuk berbagai survei, para analis dapat menentukan wilayah mana yang berpotensi menjadi wilayah pemenangan, atau distrik mana saja yang penduduknya dapat dipengaruhi untuk memenangkan Donald Trump. Kampanye yang dilakukan pun didasarkan pada apa yang diharapkan atau dibutuhkan masyarakat. Setiap penduduk di berbagai wilayah tentu menghadapi isu yang berbeda.
Misalnya wilayah A berkutat dengan isu lingkungan, atau wilayah B yang kerap dilanda teror. Dengan big data, Trump dan para analisnya dapat melancarkan kampanye tepat sasaran untuk merespon kebutuhan warga. Ini biasanya dikenal dengan microtargeting. Selain itu, big data juga mampu membantu Trump memperoleh data terkait penduduk mana saja yang dapat dipengaruhi melalui iklan. Sehingga lumrah saja jika ia kerap menyerang Clinton lewat pelbagai iklan.
Baca juga: Keterlibatan Rusia di Pemilu AS dan Dampaknya Pada Facebook
Strategi ini berhasil dilakukan Trump. Ia pun memperoleh suara di berbagai distrik kecil hingga mampu mencuri suara di basis-basis tradisional Hillary Clinton. Misalnya Pennsylvania. Dari berbagai survei, wilayah ini digadang-gadang akan dimenangkan Hillary, berkaca dari pemilu 2012, Barack Obama dari Demokrat mampu memimpin di negara bagian ini dengan kemenangan 5,4 persen di atas kandidat lawan.
Sayangnya, Donald Trump mampu merebut kemenangan di wilayah tersebut dengan menguasai 48.2 persen suara. Partai Republikan yang menaungi Trump berhasil mengontrol 13 distrik dari 18 distrik di Pennsylvania. Kemenangan itu membuat Trump mengantongi 20 electoral vote.
Di negara bagian Florida, Clinton optimis akan memenangkan wilayah yang memiliki 29 electoral vote tersebut dengan dukungan pemilih Hispanik. Namun dukungan Trump dari pemilih kelas pekerja membuyarkan harapan Clinton. Padahal, pada pemilu 2012, Barack Obama mampu membawa Demokrat memimpin 0,9 persen suara di Florida.
Metode penggunaan big data ini pada dasarnya bukan hal asing dalam pemilu AS dan sebelumnya pernah digunakan oleh George W. Bush dalam kampanye pilpres AS 2004. Kampanye Bush memanfaatkan big data dan microtargeting dalam sebagai strategi kampanye politik. Begitupun dengan Barack Obama. Tim kampanye Obama bahkan membentuk tim analis data yang terdiri dari 100 staf analis untuk memastikan target pemilih.
Baca juga:Pemilu 2019: Potensi Pemilih Berpaling dari Jokowi-Prabowo
Kehadiran big data di ranah politik India juga telah berlangsung sejak pemilu 2014. Partai Hindu nasionalis BPJ membentuk tim analis data yang terdiri dari 100 orang ahli teknis dan konsultan untuk memenangkan Narendra Modi.
Penggunaan Big data di Indonesia masih belum sepopuler di AS dan Eropa. Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengungkapkan bahwa Indonesia masih sulit untuk migrasi dari sistem analog ke sistem digital karena terhalang minimnya infrastruktur.
"Pemerintah sepatutnya membuat kebijakan yang mendorong pembentukan dan penggunaan big data. Ini yang segera diwujudkan," kata politisi Hanura kepada Antaranews.
Minimnya infrastruktur memang selalu menjadi alasan hambatan. Namun Irwan Hadiansyah pendiri Trenz Digital menampik. Menurut Irwan, Indonesia memiliki potensi data yang melimbah namun jarang dimanfaatkan.
Ia pernah menulis bagaimana potensi data dari 1 juta penduduk Jakarta yang memberi KTP serta formulir yang berisi berbagai informasi diri dapat menjadi keuntungan besar bagi kampanye Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada pilkada Jakarta lalu. Namun, sepertinya data itu belum dimaksimalkan untuk pemenangan Ahok-Djarot.
“Peran teknologi digital dalam kampanye politik seharusnya bukan lagi diperlakukan hanya sebagai media untuk membagikan argumen politik usang, melainkan untuk merubah kampanye politik menjadi lebih 'rasional'. Kampanye politik yang dijalankan berdasarkan fakta, data, dan analisis valid,” tulisnya dalam "Strategi Memenangkan Kampanye Politik Dengan Memanfaatkan Big Data dan Micro-targeting".
Bandingkan dengan Kenya yang sudah memanfaatkan big data dalam pemilu. Presiden Kenya Uhuru Kenyatta menggandeng Cambridge Analytica pada pemilu tahun 2013 untuk mengolah data pemilih guna menghadirkan kampanye yang tepat sasaran. Dari analisis data, ada dua kategori yang menjadi fokus kampanye yang dilancarkan Uhuru, yakni lapangan kerja serta isu kekerasan suku yang kerap terjadi.
Baca juga: Bagaimana Data Pengguna Memberi Untung Bagi Go-Jek
Beralihnya Kenya ke big data tak lepas dari fakta bahwa warga Kenya adalah pengguna media sosial yang paling aktif di Afrika. Menurut laporan BBC,jumlah pengguna ponsel di negara ini melonjak dari 8 juta di tahun 2007 menjadi 30 juta di tahun 2013, dan 88 persen penduduk saat ini dapat mengakses internet melalui ponsel mereka.
Potensi tersebut juga dapat dilakukan di Indonesia mengingat pengguna ponsel yang mencapai 160 juta termasuk hadirnya berbagai lembaga survei hingga perusahaan yang kini mulai menggunakan big data seperti Go-Jek.
Apalagi, dua kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi yaitu Joko Widodo dan Probowo mengalami penurunan jumlah pemilih menurut survei Polmark Research Center (PRC). Alasan menurunnya popularitas kedua tokoh ini dapat menjadi bahan evaluasi tim kampanye masing-masing kandidat. Dan big data bisa memainkan peran di situ sebelum diterjunkan ke palagan pemilu.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Windu Jusuf
