tirto.id - Setelah resmi menjadi satu dari New 7 Wonder of Nature pada 2012, Taman Nasional Komodo (TNK) tidak pernah lengang dari kunjungan pelancong. Data jumlah kunjungan menunjukkan tren yang meningkat.
Sebanyak 49 ribu lebih pelancong berkunjung ke TKN pada 2012. Setahun sesudahnya, jumlahnya naik hingga 22 persen, menjadi sekitar 63 ribu pelancong. Bahkan, data terakhir pada 2017, jumlah total pelancong ke kawasan konservasi di Nusa Tenggara Timur itu mencapai 125 ribu.
Awalnya Sebatas Untuk Pelestarian Komodo
Sebagai kawasan konservasi, TNK awalnya memang bertujuan untuk melestarikan hewan komodo (Varanus komodoensis) beserta habitatnya. Pada dekade 1980-an, Menteri Pertanian kala itu menunjuk Pulau Komodo, Padar, dan Rinca sebagai wilayah utama taman nasional. Namun, selama bertahun-tahun, tujuan taman nasional telah meluas dan berkembang untuk melindungi seluruh keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut.
Bahkan, UNESCO, lembaga yang mengurusi perihal edukasi, ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan pun menetapkan kawasan TKN sebagai situs Warisan Dunia dan Cagar Manusia dan Biosfer.
Pada masa sekarang, TKN tidak dilihat sebatas kawasan pelestarian. TKN turut menjadi salah satu tujuan wisata yang dilirik untuk terus dikembangkan. Lewat surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015, pemerintah telah menetapkan 10 daerah menjadi “Destinasi Pariwisata Prioritas”. Salah satunya adalah Labuan Bajo dan sekitarnya, termasuk TKN (PDF).
Ide Naikkan Tarif Masuk ke Taman Nasional Komodo
Bahkan, dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, belum lama ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut punya ide untuk menaikkan biaya masuk para pelancong ke kawasan TNK. Tarif masuk pelancong mancanegara diusulkan menjadi sekitar $500, sementara pelancong domestik akan dibanderol sekitar $100.
Usulan ini termasuk keinginan mengenakan biaya hingga $50 ribu bagi kapal-kapal pesiar yang hendak masuk dan berwisata ke kawasan.
Tentu itu bukan harga yang murah. Namun, ide Viktor berdasarkan penilaian bahwa ‘harga’ Komodo untuk pariwisata tampak terlalu murah. Padahal, Komodo adalah komoditas yang spesial.
Pertanyaan dan kritik muncul menanggapi ide itu. Salah satu argumennya, nominal yang ditetapkan dianggap terlalu besar. Beberapa media asing menurunkan artikel berita dengan nada yang jelas mempertanyakan. Salah satunya adalah Channel News Asia.
Bukan Hal Baru
Ide menaikkan biaya masuk ke tempat wisata bukan hal baru. Beberapa situs wisata di negara lain pernah melakukan hal sama.
Contohnya adalah Table Mountain, destinasi wisata yang berlokasi di Afrika Selatan. Pengelolanya menaikkan biaya masuk Cape Point menjadi R300 (sekitar €19 atau $21) untuk para pelancong mancanegara. Harga berbeda berlaku untuk pelancong dari domestik. Tarif itu berlaku sejak 1 November 2018.
Perkara mahal atau murah tarif masuk, khususnya ke TNK, tampaknya perlu membaca penelitian berjudul “Tourism, Conservation & Sustainable Development” (PDF) yang disusun Harold Goodwin bersama tiga rekannya. Pada halaman 65-74 laporan itu, mereka mengupas soal “Willingness to Pay Increased Fees” di TNK.
Meski laporan mereka cukup lawas (Agustus-November 1995), ia merupakan satu-satunya studi yang pernah dilakukan di TNK terkait topik kesediaan meningkatnya biaya yang mesti dibayarkan pelancong. Dalam studi ini, dilakukan survei dan bertanya langsung ke 524 pelancong di lokasi.
Sekalipun mereka memberi catatan agar berhati-hati dalam menafsirkan data dan hasil laporan itu, potensi untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan biaya tetaplah mungkin. Mereka juga menekankan bahwa setiap kebijakan kenaikan biaya harus berkaitan mempertimbangkan implikasi internal dan eksternal lainnya dari kenaikan itu sendiri.
Goodwin bersama tiga rekannya itu menggarisbawahi, jika tujuannya adalah peningkatan pendapatan pariwisata, kuncinya ada pada membuat pelancong menghabiskan lebih banyak uang selama berkunjung (halaman 73). Upaya itu setidaknya punya dua cara.
Pertama, dengan meningkatkan biaya masuk yang dibebankan kepada setiap pelancong (seperti usulan Gubernur NTT Viktor Laiskodat baru-baru ini). Atau, kedua, dengan menyediakan fasilitas tambahan dengan biaya tambahan atau yang memikat pengunjung untuk tinggal lebih lama, sehingga ujungnya mereka akan menghabiskan lebih banyak uang.
Kenaikan biaya masuk yang dibebankan kepada pelancong jelas akan berdampak langsung dengan elastisitas jumlah kunjungan. Kenaikan biaya bisa mendorong penurunan jumlah pelancong. Ujungnya malah akan kontraproduktif dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Sementara itu, cara kedua nampaknya belum menjadi wacana di kalangan pemangku kebijakan.
Pariwisata Belum Menjadi Sektor Besar di NTT
Terlepas dengan usulan kenaikan biaya masuk TKN yang masih menjadi rencana, perlu dilihat berapa besar peran sektor pariwisata di NTT.
Data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) NTT dan Kab. Manggarai Barat memperlihatkan bahwa sektor “penyediaan akomodasi dan makan minum” yang berelasi kuat dengan penyediaan ekonomi pariwisata belum menjadi penyumbang utama. Proporsinya masih di bawah satu persen.
Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang PDRB utama. Untuk Provinsi NTT, PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2017 sebesar 28,72 persen, sementara Kabupaten Manggarai Barat sebesar 41,25 persen.
Usulan kenaikan biaya masuk ke TKN tetap perlu menjadi pertimbangan. Namun, pemerintah mesti memperhatikan implikasi internal dan eksternal lainnya atas kebijakan itu. Termasuk pertimbangan seberapa kuat peran sektor pariwisata menyumbangkan PDRB wilayah.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan studi khusus seperti yang dilakukan Harold Goodwin bersama tiga rekannya di atas. Bisa jadi, cara alternatif mendorong lebih banyak lagi “fasilitas tambahan dengan biaya tambahan atau yang memikat pengunjung untuk tinggal lebih lama” bisa lebih efektif menyumbang pendapatan.
Editor: Maulida Sri Handayani
