tirto.id - Beruntunglah umat Kristiani yang tinggal di Indonesia dan banyak negara lain yang menjadikan hari Natal hari libur nasional. Di Sudan, umat Kristiani bekerja seperti biasanya pada hari Natal. Jangankan libur, mereka pun harus main sembunyi-sembunyi untuk merayakan Natal.
“Natal tidak lagi jadi hari libur nasional di Sudan. Biasanya pegawai negeri dan pelajar Kristen mendapat tiga hari libur, tapi sekarang kita bahkan tak bisa merayakan Natal dengan damai. Tahun lalu, polisi menghentikan perayaan Natal pukul empat sore,” kata aktivis hak asasi manusia, Samia Joseph pada 2015.
Kekesalan Joseph memang wajar. Dia berasal dari etnis Nuba yang umumnya menghuni daerah Kordofan Selatan, Sudan, yang populasinya menganut Islam, Kristen, dan penghayat kepercayaan tradisional.
Hanya seminggu sebelum Natal, Desember 2018, pemimpin dua gereja di Kordofan Selatan, Pendeta Kowa Shamaal and Pendeta Hassan Abdelraheem ditangkap oleh agen intelijen Sudan tanpa sebab yang jelas.
Selain sama-sama petinggi gereja, keduanya juga sosok yang menolak penutupan gereja oleh pemerintah. Beberapa gereja lain juga menjadi korban kebijakan pemerintah sehingga tidak bisa merayakan Natal.
Pada Oktober 2015, salah satu gereja di kawasan Omdurman, Sudan, dihancurkan pemerintah dengan alasan “restrukturisasi” bangunan. Umat Kristiani hanya diberikan waktu 72 jam untuk bersiap-siap mengungsi tanpa kesempatan mempertahankan tempat ibadahnya.
Masih di bulan yang sama, dua gereja di kawasan Gedaref, Sudan bagian Timur, dibakar orang tak dikenal. Pelakunya tidak tertangkap. Yang jelas, ketika Natal menjelang, umat Kristiani di Sudan tidak mendapat ketenangan.
Kemerdekaan Sudan Selatan
Suasana berbeda dialami oleh tetangga sekaligus saudara Sudan, yakni Sudan Selatan. Gereja memegang peranan kuat dalam mengayomi warga negara. Petinggi gereja berkeliling Sudan Selatan untuk mendorong warga Sudan berdamai dan menghentikan perang sipil.
Faktanya 60 persen warga Sudan Selatan adalah umat Kristiani. Banyaknya umat Kristiani di Sudan Selatan bahkan sampai mengundang perhatian Paus Fransiskus yang ingin berkunjung ke Sudan Selatan pada 2020.
“Pada Natal 2012, kami makan daging sapi, ayam, dan lain-lain karena sangat banyak warga kami [Kristiani] di sini, tidak seperti 2013,” kata salah satu remaja Sudan Selatan berumur 15 tahun Nya Lei Matin seperti dilansir VOA.
Kebebasan beribadah umat Kristiani di Sudan Selatan kerap dicatat sebagai dalih pengekangan dan persekusi terhadap umat Kristiani Sudan di bawah Omar Hassan al-Bashir yang berkuasa melalui kudeta pada 1989 dan terpilih sebagai presiden pada 1996. Pada 2011 ketika Bashir masih berkuasa, Sudan Selatan menggelar referendum untuk menentukan nasib negaranya. Hasilnya, Sudan Selatan memilih merdeka dan sebagian umat Kristiani mengungsi ke sana.
Walhasil, hanya tiga persen umat Kristiani yang bertahan dari populasi yang kini mencapai 42,8 juta jiwa. Sejak kemerdekaan Sudan Selatan, umat Kristiani hidup dalam diskriminasi. Bashir mengambil kesempatan itu untuk menjalankan hukum berbasis syariat Islam di Sudan.
“Jika Sudan Selatan melepaskan diri, kami akan mengganti konstitusi dan tidak akan lagi bicara perbedaan kultur atau etnis,” kata Bashir seperti dikutip Reuters pada 2010. “Hukum Islam dan Islam akan menjadi landasan utama konstitusi. Islam jadi agama resmi dan bahasa Arab jadi bahasa nasional.”
Peraturan-peraturan diskriminatif pun muncul dalam bentuk pelarangan pendirian gereja. Sejumlah gereja yang sudah dibangun bahkan dihancurkan. Sehari sebelum kemerdekaan Sudan Selatan, warga Sudan secara serentak mendapatkan pesan singkat dari otoritas negara yang menegaskan bahwa 97 persen warga negara Sudan kini beragama Islam.
Tak hanya perayaan Natal, pengajaran agama Kristen di sekolah-sekolah juga tidak diperbolehkan. Warsa 2012, sebanyak 200 pastor dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan gereja ditangkap. Hanya ada dua pilihan bagi mereka saat itu: diadili tanpa tuduhan yang jelas atau keluar dari Sudan.
Sebagian besar mengambil pilihan kedua.
Selain penangkapan terhadap petinggi gereja, Bashir juga membatasi pendirian dan aktivitas gereja. Pada 2014, setidaknya tiga gereja dirubuhkan. Umat yang protes langsung digebuk. Kebijakan intoleran ini diteruskan tahun berikutnya. Pastor dan petinggi gereja yang melawan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan mata-mata atau menghalangi aktivitas pemerintah.
“Umat Kristiani sudah tidak punya hak tinggal di sini,” kata Pendeta Kuwa Samai setelah ditangkap karena tuduhan memata-matai seperti dilansir Economist pada 2017.
Kendati demikian, tidak semua umat Kristiani, terutama petinggi gereja bisa dengan mudah mengambil opsi keluar dari Sudan dan pindah ke Sudan Selatan. Sejak 2013, kondisi Sudan Selatan juga tak begitu menguntungkan bagi warga negaranya. Perang sipil terus bergolak sehingga sebagian warga harus merayakan Natal secara terpisah.
Uskup Ezekiel Kondo mewakili Gereja Episkopal yang menjadi salah satu gereja terbesar di Sudan. Meski besarnya, dia tetap kaum minoritas di sana. Kondo menolak tegas bahwa Kristiani mati di Sudan bersamaan dengan kemerdekaan Sudan Selatan. Sebagai umat Kristiani, Ezekiel sadar dia juga warga negara Sudan. Mereka yang berasal dari Sudan pun layak untuk merayakan Natal layaknya umat Kristiani pada umumnya.
“Terkadang saya bertanya pada diri saya sendiri: kapan saya pergi ke Sudan Selatan? Tapi saya sadar: saya bukan warga negara Sudan Selatan!” kata Ezekiel seperti dilansir New York Times pada 2011.
Jatuhnya Diktator Bashir
Diskriminasi dan pembatasan aktivitas ibadah umat Kristiani di Sudan nyatanya tak memutus jumlah pengikut Yesus di sana. Sebuah statistik tahun 2017 tetap menunjukkan tiga persen warga Sudan yang tetap beragama Kristen.
Hampir 10 tahun sejak Natal tak lagi menjadi hari libur nasional, tahun ini pemerintahan transisi Sudan menetapkan 25 Desember sebagai hari libur nasional. Kejatuhan Bashir pada April 2019 lalu mendorong pemerintahan baru untuk memberlakukan keputusan ini.
Menteri Agama dan Wakaf Nasraddeen Mufreh mengatakan pemerintahan transisi telah berkomitmen untuk menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan konstitusi baru yang ditandatangani Agustus 2019. Dampak dari keputusan ini, Amerika Serikat mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang menciderai kebebasan beribadah.
Pengakuan dari Washington menjadi penting bagi Sudan. Bashir terguling Bashir oleh militer tidak lain karena gagal menjamin kesejahteraan masyarakat Sudan. AS sendiri memberlakukan berbagai macam sanksi kepada Sudan saat dipimpin Bashir.
Salah satu alasan, misalnya, Bashir berupaya membasmi warga keturunan non-Arab di Darfur. Setidaknya ada 200 ribu korban jiwa di sana dan pengadilan internasional di Den Haag menuntut Bashir dituntut atas tiga kejahatan genosida.
AS juga menuding Sudan mendanai gerakan terorisme dan menyulitkan masuknya investasi asing ke Sudan. Walhasil, pemerintah bahkan tak bisa mensubsidi bahan bakar dan roti kepada masyarakat. Demonstrasi membesar dan kejatuhan Bashir tak terhindarkan.
Sekretaris Umum Dewan Gereja Sudan, Pastor William Deng menilai pemerintah telah melakukan tindakan tepat dengan menjadikan Natal hari libur nasional. Ini selaras dengan semangat mengembalikan hak-hak sipil setelah 30 tahun kepemimpinan Bashir yang otoriter.
Anggota Gereja Episkopal Sudan, Clara Ismael, juga menyatakan hal serupa. Ia menyatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan lebih baik dengan warga muslim.
“Ini sesuatu yang pantas dihormati dan kami berterima kasih pada pemerintahan transisi. Kami berdoa yang terbaik buat mereka menyelesaikan masalah Sudan. Masyarakat perlu stabilitas. Tuhan sungguh hebat dan dia akan menyertai setiap langkah kita,” kata Clara seperti dilansir VOA.
Akhirnya bel gereja kembali berdentang di Khartum, ibukota Sudan. Dalam sebuah unggahannya di twitter, Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok memajang fotonya bersama aktivis Natalina Yacoub.
Dalam unggahannya, Abdalla menulis: “Inilah Sudan yang yang kami dambakan. Sudan yang menghargai perbedaan dan mengizinkan seluruh warganya beribadah dalam kondisi aman dan nyaman.”
Editor: Windu Jusuf
