tirto.id -
Caranya dengan menutup jalan Jati Baru Raya di depan stasiun Tanah Abang. Satu jalur digunakan untuk memfasilitasi para PKL berjualan di badan Jalan. Satu jalurnya lagi diperuntukkan khusus untuk 10 Bus Transjakarta yang berkeliling di kawasan tersebut.
Sandiaga menyampaikan, desain penataan jangka pendek itu telah mengakomodasi 10 ribu lebih penumpang kereta api naik bus Transjakarta berstiker Tanah Abang Explorer. Nantinya, kata Sandi, pemerintah provinsi (pemprov) juga akan menyelesaikan permasalahan lainn yakni turunnya omset para pedagang Blok G yang merosot lantaran konsumen memilih berbelanja di tempat para PKL.
Menurutnya solusi persoalan itu akan dirumuskan dalam konsep Transit Oriented Development (TOD). "Sekarang kalau kami paksa mereka (PKL) naik, kemudian sepi, mereka akan turun lagi," ujar dia.
Skenario yang telah direncanakan, salah satunya, adalah mengubah bangunan tua blok G menjadi Rumah Susun (Rusun) Superblok berkapasitas 1.500 unit. Kepada Tirto, Sandi menyatakan proyek itu amat menggiurkan bagi investor swasta baik di dalam dan luar negeri.
"Setelah digambarkan (konsepnya), banyak yang menghubungi saya. Kalau jumlah unit yang sebesar itu sangat menarik untuk TOD, dan ini kan yang jadi visioning kita bahwa Tanah Abang memang bukan hanya pusat perdagangan di Indonesia tapi juga di Asia," ujarnya.
Meski demikian, Sandi, menuturkan bahwa grand design rusun Super blok itu masih dikaji oleh PD Pasar Jaya. Yang jelas dirinya menginginkan ada keunikan dari bangunan yang akan berdiri usai blok G dirubuhkan. Ia meminta PD Pasar Jaya mengkaji pembangun food court, coworking space dan tempat olahraga. Jika memungkinkan, ia juga berharap rusun tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah melalui program hunian Down Payment (DP) Rp0.
"Saya maunya ada mix, ada yang untuk rumah masyarakat dan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga kalau bisa ada tempat usahanya ritelnya dan berpihak kepada UMKM," sebutnya.
Cara Jokowi dan Ahok
Baca juga: Pedagang Blok G Kecewa Sebab PKL di Tanah Abang "Dilegalkan"
Selain merenovasi bangunan, Jokowi juga berencana membangun jembatan dari Blok G ke Blok F guna memudahkan mobilitas pejalan kaki. Namun, rencana itu belum bisa berjalan lantaran pembangunannya melibatkan swasta.
"Kalau gerbang sedang dalam proses, kalau jembatan itu urusan pihak swasta tapi sudah mulai lah itu," kata dia awal Agustus 2013, seperti dikutip Antara.
Sayangnya, kebijakan itu perlahan-lahan mengalami kemunduran lantaran kurangnya pengawasan. Sebagian PKL yang sudah mendapat kios di Blok G pun kembali ke menggunakan bahu jalan karena omzet di sana dirasa lebih menguntungkan. Perilaku itu belakangan diikuti pula oleh sebagian pedagang lainnya karena merasa pengeluaran sewa kios tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh pedagang.
Padahal, dari penelusuran Tirto, harga sewa kios di Blok G hanya sebesar Rp100 ribu per bulan. Lebih murah dibandingkan besaran sewa yang harus dibayar pedagang di Blok A, B, dan F Tanah Abang--Rp20-70 juta per tahun untuk blok A dan B. Sementara untuk kios di Blok F adalah Rp20-30 juta per tahun.
Ketika Jokowi dilantik menjadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan posisinya, kebijakan itu sempat dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih keras dan tegas.
Baca juga:
Riwayat Para Jago Tenabang Tempo Dulu
Blok G Tanah Abang: Warisan Jokowi yang akan Dirobohkan
Menurut Ahok, kembalinya para PKL Blok G ke jalan disebabkan beberapa hal, diantaranya ancaman "preman" setempat dan lemahnya pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga dugaan dipersulitnya izin PKL untuk bergabung ke Blok G oleh oknum PD Pasar Jaya.
Karena itulah, mantan Bupati Belitung Timur ini sempat mengancam akan mengganti kepala Satpol PP yang dianggapnya lemah dan oknum PD Pasar Jaya yang mempersulit para PKL berpindah ke Blok G. Bahkan, ia juga sempat berujar akan meminta bantuan Brimob untuk membersihkan PKL-PKL yang kembali menjamur di sepanjang jalan Jati Baru Raya hingga depan Blok G.
Namun, meski pernyataan-pernyataan itu kerap ia lontarkan dengan nada tinggi, tak banyak yang bisa ia ubah. Penaatanan tak berjalan mulus dan PKL makin sulit untuk dikembalikan ke tempatnya semula di Blok G.
Pada April 2015, ide untuk membongkar dan memperbarui Blok G pun dimunculkan oleh Ahok. Dia mengungkapkan, rencana pembongkaran itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi sekaligus membuat agar pasar tersebut ramai dikunjungi pembeli.
"Rencananya, Blok G itu mau kita bongkar habis. Mungkin akan kita jadikan pasar modern," kata di Balai Kota, Jakarta Pusat, April 2015 silam.
Proyek pembaruan Pasar Blok G tersebut akan dilaksanakan melalui mekanisme lelang bagi pihak-pihak pengembang swasta. Dari lelang tersebut, perusahaan pemenang akan mempunyai hak pengelolaan pasar selama beberapa tahun. Namun, sesuai kesepakatan, hak kepemilikan dan pengelolaan nantinya akan dikembalikan kepada Pemprov DKI.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Jay Akbar