tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan sejumlah alasan terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur kepada para pakar tata kota dunia.
Dalam acara yang digelar di Hotel Borobudur, tampak hadir sejumlah nama pakar tata kota, di antaranya seperti perencana tata kota untuk Putra Jaya (Malaysia) Norliza Hasyid dan pakar tata kota dari Korea Bum Hyun Lee.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menjelaskan terdapat sejumlah alasan pemindahan ibu kota tersebut, mulai dari rentan banjir, polusi udara, kemacetan parah hingga populasi yang sangat tinggi.
"Banyak yang bertanya, apakah ini benar atau tidak. Kami jawab benar, karena Presiden Jokowi sudah mengatakan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur," kata Rudy dalam paparannya, Selasa (10/9/2019).
Menurut Rudy, populasi di Jakarta sudah tidak terkendali. Menurut catatannya, rasio kepadatan Jakarta pada 2017 sudah mencapai 15.000 orang/kilometer. Jakarta juga menjadi salah satu kota terpadat di dunia menempati rangking ke-9.
Persoalan Jakarta lainnya adalah trafik lalu lintas yang sangat tinggi atau macet. Bank Dunia bahkan menghitung potensi kerugian Indonesia akibat kemacetan mencapai Rp56 triliun/tahun.
"Tak hanya itu 2-3 minggu lalu Jakarta dinobatkan sebagai kota berpolusi tinggi di dunia. Jakarta dan Jabodetabek juga rentan terkena bencana alam seperti banjir," jelas Rudy.
Untuk diketahui, proses pemindahan ibu kota Indonesia sudah dikemukakan sejak zaman presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Kala itu, ia ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, namun tidak terlaksana.
Presiden kedua RI, Soeharto juga turut mewacanakan pemindahan ibu kota. Ketika itu, ia menginginkan ibu kota dipindahkan ke Jonggol, Jawa Barat. Namun dalam perjalanannya, rencana itu gagal terealisasi.
Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI ke-6. Namun lagi-lagi, tidak ada tindak lanjut. Baru ketika era Jokowi, rencana
pemindahan ibu kota mulai direalisasikan.
"Jadi studi kami soal pemindahan ibu kota di mulai tahun 2017 saat Presiden menyebutkan keinginannya. Kemudian presiden meminta Bapenas untuk mengkaji, di sana banyak pihak yang ikut. Kementerian akademisi juga banyak," kata Rudy.
Editor: Ringkang Gumiwang
