Bappenas Akui Kelemahan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

tirto.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng pemerintahan Inggris untuk menyusun proyek prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui selama ini pemerintah belum efektif dalam menyusun rencana infrastruktur prioritas.

"Yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita [adalah] terlalu banyak list [pembangunan infrastruktur], tapi enggak relevan dengan tujuan yang jadi perencanaan [nasional]," kata Bambang di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Selasa (3/7/2018).

Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga sering membuat banyak daftar proyek infrastruktur nasional tetapi tidak direalisasikan karena keterbatasan pembiayaan.

"Kadang-kadang kita terlalu banyak list proyek sehingga tidak tahu mana yang harus dibangun, padahal uang terbatas. Enggak mungkin semua bisa dibangun. Maka, menentukan prioritas dari projek itu sangat penting," kata dia.

Kerja Sama Pemerintah Inggris dan Indonesia

Oleh karena itu, Bappenas melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Suryabrata melakukan tanda tangan dokumen kerja sama bertajuk “Knowledge Sharing Programme for Infrastructure Development” dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik dan Chief Executive Officer The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK), Tony Meggs.

Pemerintah lnggris melalui The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK), Foreign and Commonwealth Office, dan the Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) akan berbagi pengalaman dengan Pemerintah Indonesia terkait kesuksesan mereka dalam melibatkan sektor swasta untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Dengan metode yang sudah dikembangkan di Inggris, kata Bambang, Indonesia ingin memastikan proyek mana saja yang masuk dalam skala prioritas. Dengan melihat apakah pembangunan dalam 5 tahun ke depan akan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang lebih efektif, efisien, tepat waktu, dan berkualitas di tengah kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang masih sangat besar.

"Misal kita punya perencanaan 5 tahun. Dari perencanaan 5 tahun, kami harus identifikasi proyek infrastruktur apa saja yang harus dibangun, yang bisa dikerjasamakan dengan swasta atau BUMN. Maka, proyek itu sudah ready, tidak ada lagi isu apakah proyek ini feasible atau bankable enggak sama private sector (swasta)," ungkap Bambang.

Program dan kegiatan kerja sama Indonesia-Inggris ini akan fokus pada pengembangan business case, peluncuran proyek, dan konstruksi digital yang seluruhnya bertujuan untuk menghasilkan proyek yang bisa ditawarkan di pasar Indonesia.

"Itu intinya, kita ingin belajar apa yang Inggris sudah lakukan selama ini. Pemerintah Inggris memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam bidang ini," ucap Bambang.

Namun, ia menampik apabila kerja sama ini dinilai untuk mengevaluasi atau merevisi proyek-proyek yang sudah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2018. "PSN sudah jalan ya. Ini proyek yang dimaksud yang ke depan," kata dia.

Memastikan Proyek Bisa Dieksekusi dengan Cepat

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengatakan, selama 2-3 tahun ke depan para ahli dari Inggris akan bekerjasama dengan Bappenas dan kolega pemerintahan di Indonesia.

"Kami memiliki metodologi terkemuka di dunia untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat dipilih, direncanakan, distrategiskan dan dieksekusi secara efektif," ujar Malik.

Menurut Malik, hal itu sangat penting untuk memastikan value for money sebuah proyek bagi para wajib pajak. Selain itu juga bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ada dapat dieksekusi dengan cepat dan mampu menarik pendanaan dari swasta.

"Indonesia memiliki rencana-rencana yang sangat ambisius untuk infrastruktur. Mereka berkembang dengan baik dan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak infrastruktur yang telah dibangun. Seleksi proyek sangatlah penting, begitu juga dengan desain proyek serta assessment yang benar dan penaksiran proyek secara keekonomian," terangnya.

Ada dua fase yang akan dikerjakan Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam beberapa tahun. Fase pertama, fokus untuk memperkenalkan dan mengembangkan versi internasional dari metodologi infrastruktur lnggris, yaitu Five Case Model, Project Initiation Routemap, dan Konstruksi Digital (Permodelan Informasi Bangunan) untuk diterapkan dalam sistem perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program dan proyek infrastruktur.

Fase kedua, fokus pada pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan perbaikan metodologi secara berkelanjutan hingga tahap akhir pelaksanaan melalui proyek pilot.

"Jadi, para pakar dan biaya layanan [knowledge sharing] akan ditanggung oleh Inggris dalam bentuk bantuan [dari Inggris]. Ini yang akan kami berikan. Para pakar dari Inggris akan didanai dalam program pembangunan ini," ungkapnya.