tirto.id - Nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun," kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum kepada ANTARA di Jakarta, Senin (25/1/2021).
Rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp216,266 miliar.
"Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian," kata Nugraheni.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah.
Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perkiraan nilai kerugian gagal panen akibat lahan sawah yang tergenang di sektor pertanian dan di sektor perikanan, perhitungan dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian akibat hilangnya ikan budi daya di empang, kolam, dan tambak akibat banjir.
Sementara itu, nilai kerugian di sektor infrastruktur yang dihitung meliputi jumlah rumah yang terendam, jumlah rumah terdampak, jumlah sekolah rusak, dan jumlah tempat yang terdampak banjir.
Estimasi Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT belum memperhitungkan dampak banjir pada kegiatan pariwisata, transportasi, pertanian palawija dan holtikultura, kerusakan lingkungan, sarana sanitasi, dan kondisi perekonomian dalam jangka panjang.
Citra satelit radar menunjukkan luas wilayah yang tergenang akibat banjir di Kalimantan Selatan sekitar 164.090 hektare.
Menurut BPPT, banjir yang pada Januari 2021 melanda wilayah Kalimantan Selatan terjadi akibat curah hujan ekstrem dan penurunan tutupan lahan (vegetasi kerapatan tinggi/hutan), terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpanan air.
Ini pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, banjir besar merendam 10 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Januari 2021 menyebutkan, setidaknya 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dan menyebabkan 15 orang meninggal.
Akibat banjir ini, Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan M. Jefry Raharja menilai warga yang merasa merugi akibat bencana banjir sudah selayaknya menggugat pemerintah.
Jefry mengimbuhkan, pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab atas bencana ekologis ini, seperti “di hulu terkait perizinan industri ekstraktif dan di hilir soal disaster management sampai emergency response.”
“Pemerintah layak digugat. Seperti halnya bencana ekologis soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang digugat masyarakat sipil,” ujar Jefry kepada Tirto, Selasa (19/1) pekan lalu.
