tirto.id - Dalam tradisi keluarga Jawa lama, perempuan memiliki peran menonjol dalam urusan finansial. Seorang perempuan bangsawan di Jawa abad ke-19, misalnya, bertanggung jawab atas semua isi keraton, barang berharga milik raja, dan keuangan keraton. Sementara itu, para perempuan dari kalangan bawah bertugas melakukan pembelian di pasar dan sebagian dari mereka juga bekerja di pasar.
Peran semacam itu menarik perhatian Thomas Stamford Raffles. Dalam The History of Java (1817, hlm. 353), Raffles menjabarkan hasil amatannya terkait cara keluarga Jawa abad ke-19 menyerahkan tugas mengatur keuangan kepada perempuan. Raffles menulis dengan tajam, laki-laki Jawa sangat payah dan boros dalam mengatur uang sehingga sangat bergantung kepada istri-istri mereka.
“Dalam segala hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perempuan secara universal lebih pandai dibandingkan laki-laki, dari buruh biasa hingga kalangan bupati, sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi para suami untuk mempercayakan hal-hal yang berkaitan dengan uang kepada istrinya,” tulisnya.
Peran klasik perempuan Jawa itu nyatanya tidak banyak berubah, meski zaman terus bergulir. Di masa Orde Baru yang Jawasentris, istri-istri pejabat tinggi amat lazim menjadi pengelola beberapa yayasan atau organisasi nirlaba.
Pada masa itu, Soeharto tampil layaknya seorang bapak dalam “keluarga besar” Orde Baru. Dengan begitu, Siti “Tien” Hartinah—istrinya—berlaku layaknya Ibupengasuh bagi bermacam yayasan yang terhubung dengan kroni-kroni Orde Baru. Yayasan yang paling mencolok dan lekat dengan Tien adalah Yayasan Harapan Kita yang merupakan penyedia dana dari pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan gedung Perpustakaan Nasional di Salemba.
Selain itu, Tien juga mendirikan beberapa yayasan kemanusiaan, seperti Putra Bhakti Pertiwi dan Yayasan Dana Goyong Royong Kemanusiaan, untuk menampung dana sumbangan para pengusaha Indonesia.
“Yayasan-yayasan ini merupakan bisnis besar, begitu besarnya sehingga memiliki gedung-gedung baru megah sendiri pada 1990 untuk menjalankan pekerjaan mereka,” papar Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik (2005, hlm. 485).
Keterlibatan Tien dalam proyek-proyek pemerintah lantas menimbulkan citra negatif di mata kritikus asing. Pada 1986, harian Australia Sydney Morning Herald bahkan pernah menjuluki Tien sebagai Madame Tien Percent. Julukan itu berasal dari kasak-kusuk yang mengatakan Tien selalu mengambil keuntungan 10 persen dari setiap proyek pemerintah.
Seturut Richard Robison dalam bukunya Power and Economy in Soeharto’s Indonesia (1990, hlm. 185), Tien juga tak ketinggalan berperan dalam bisnis-bisnis kelurga Soeharto.
Ratu Kencono Wulan
Citra dan peran yang dilakoni Tien itu dapat pula dicari presedennya dalam sejarah keraton Jawa. Ia serupa dengan Ratu Kencono Wulan, permaisuri ketiga Sultan Hamengkubuwono II. Dia bukan hanya sekadar istri raja, tapi juga seorang pebisnis dan politikus perempuan yang sangat ulung.
Pada eranya, Ratu Kencono Wulan amat disegani sekaligus dibenci orang. Sejarawan Peter Carey mendeskripsikannya sebagai, “first lady yang luar biasa rakus dengan memanfaatkan posisi untuk meminta bagian dari keuntungan setiap proyek.”
Menurut Babad Jatuhnya Yogyakartayangdikutip Carey dan Vincent Houben dalam Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX (2016, hlm. 39), Kencono Wulan menjadi buah bibir seantero Jawa lantaran perannya dalam jual-beli jabatan di lingkungan keraton Yogyakarta.
Klien Kencono Wulan adalah para bangsawan dan orang-orang kaya pengincar pangkat. Sang Ratu juga dikabarkan memberikan jatah tanah jabatan(lungguh) kepada pembayar tertinggi. Tak hanya itu, dia juga terlibat dalam perdagangan candu, perhiasan, dan batu-batu berharga.
Selain dari jual-beli jabatan dan bisnis, kekayaan Kencono Wulan juga berasal dari kecerdikannya memutar uang. Dia biasa meminjamkan hartanya kepada beberapa bangsawan dengan bunga tinggi. Salah satu peminjamnya yang terkenal adalah Raden Ronggo Prawirodirjo III yang lantas mempergunakan uang tersebut untuk mendanai pemberontakan melawan Belanda.
Kepiawaian Kencono Wulan dalam memainkan kuasa dan uang bukanlah hasil didikan keraton, melainkan hasil bentukan keluarganya yang berlatar pedagang.
Ayahnya adalah seorang pedagang yang merupakan keturunan kiai terkemuka Mataram abad ke-16. Menurut Residen Inggris untuk Yogyakarta John Crawfurd, seperti yang dikisahkan kembali oleh Carey dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 (2011, hlm. 264), ayahanda Kencono Wulan pertama kali bertemu Sultan Hamengkubuwono II di Pasar Beringharjo.
Dalam hierarki keraton, Kencono Wungu adalah permaisuri ketiga Hamengkubuwono II. Meski begitu, dialah istri favorit Sri Sultan dan karena itulah, Sultan selalu bisa menenggang perilaku Kencono Wulan yang suka menimbun harta.
Nasib nahas mendatangiKencono Wulan pada 20 Juni 1812, kala keraton Yogyakarta diserbu tentara Inggris-Sepoy. Selain menjarah sebagian besar pusaka milik Sultan, tentara Inggris-Sepoy juga menggasak harta pribadi Kencono Wulan.
Rupa-rupanya mereka tahu bahwa dia luar biasa kaya dan dikabarkan selalu memakai sabuk berkantung yang berisi batu permata. Tak hanya itu, tentara Inggris-Sepoy juga mengincar para prajurit estriyang menurut desas-desus tak kalah kaya dari Kencono Wulan.
Derajat Perempuan Jawa
Di Kasunanan Surakarta, tanggung jawab mengelola keuangan akan diserahkan kepada seorang kerabat perempuan Sunan seturut derajatnya. Peran ini dianggap pekerjaan perempuan dan tidak patut dikerjakan oleh laki-laki istana yang umumnya juga dilarang melibatkan diri dalam perdagangan.
Dalam artikel “Ibuism and Priyayization: Path to Power?” (1992), Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis mengkategorikan peran mengelola keuangan sebagai tanggung jawab para ibu dari kelas priyayi. Menurutnya, kaum ibu dari keluarga bangsawan Jawa berkewajiban menjaga martabat suami mereka dengan cara menjaga dan mengatur simbol-simbol status—umumnya berbentuk perhiasan, batik, dan rumah—sesuai ketentuan adat.
“Sebagai ibu, perempuan tidak hanya harus menambah penghasilannya lebih banyak daripada sebelumnya, tapi mereka juga harus memastikan kharisma kepriyayian keluarganya terus bertahan,” catat Madelon.
Keluarga yang dimaksud tidak sebatas keluarga inti, tetapi ada kalanya mencakup keluarga besar, trah, kelompok sosial, perusahaan, bahkan setingkat negara.
Madelon meminjam argumen Profesor Antropologi Stanford University Jane Fishburne Collier yang mengemukakan perempuan, seperti halnya laki-laki, juga bisa haus akan kekuasaan, berhati dingin, dan penuh perhitungan. Menurut Collier, uang hanya salah satu cara bagi perempuan mencapai kekuasaan untuk mengontrol lingkungan sosial, mengatur sumber daya, dan meningkatkan relasi.
Antropolog asal Amerika Ward Keeler pun sependapat dengan argumen Madelon. Dalam laporan penelitian berjudul “Symbolic Dimensions of the Javanese House” (1983), Keeler berkesimpulan kemampuan mengelola uang adalah faktor kunci dalam menentukan derajat perempuan Jawa.
“Sementara kaum laki-laki merasa tawar-menawar menggorbankan martabat mereka, perempuan merasa nama baiknya dalam posisi berbahaya bila membiarkan siapapun mengambil imbalan lebih dari yang mereka butuhkan,” tulisnya.
Keeler juga menegaskan, “Hal ini adalah aspek krusial kekuatan perempuan Jawa, baik di dalam maupun di luar keluarga.”
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
