Bandara Kertajati Sepi: Kenapa Menhub Terkesan Salahkan Pemda?

tirto.id - Kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla soal buruknya perencanaan pembangunan Bandara Kertajati kian ramai. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebut masalah ini sebagai tanggung jawab Pemda Jawa Barat.

Budi Karya berdalih, ide pembangunan bandara hingga tahap perencanaan serta pemilihan lokasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu bukan berasal dari pemerintah pusat. Lantaran itu, kata dia, sepinya aktivitas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) itu menjadi problem bersama yang juga harus ditangani pemerintah daerah.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf tak menyangkal bahwa pembangunan Bandara Kertajati memang ide dari Pemda Jabar. Rencana itu muncul sejak 2003 di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan berlanjut hingga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, karena butuh investasi besar, Pemda Jawa Barat meminta pemerintah pusat untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan. Terlebih, APBD Jabar saat itu sudah dipakai untuk membebaskan lahan ratusan hektar.

Masalah itu yang menyebabkan pembangunan BIJB tak kunjung terealisasi meskipun proyek itu telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selain itu, wacana pemerintah pusat untuk membangun Bandara Soekarno-Hatta II di Karawang juga turut menghambat proses tersebut.

Pengamat penerbangan sekaligus komisioner Ombudsman RI, Alvin Lee menganggap pernyataan yang dikeluarkan oleh Menhub Budi Karya atas persoalan tersebut memang tidak keliru.

Namun, kata Alvin, pernyataan Budi Karya itu justru memunculkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak mau disalahkan atas tidak optimalnya Bandara Kertajati melayani penumpang.

Padahal, kata Alvin, jika dilihat dari proses pembangunannya, maka pemerintah pusat juga terlibat untuk meninjau ulang perencanaan pembangunan. Apalagi dalam Palas 201 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan dengan jelas bahwa lokasi penerbangan ditetapkan oleh menteri.

Lebih lanjut, aturan itu juga menyebutkan bahwa penetapan lokasi harus mempertimbangkan rencana induk nasional bandara, keserasian, dan keseimbangan dengan budaya setempat serta kelayakan ekonomis, finansial pengembangan wilayah hingga pengoperasian.

“Saya menilai statement itu, kan, kurang bijak dan di pasal itu, kan, jelas ditetapkan oleh menteri setelah dikaji oleh aspek itu. Mungkin beliau lagi kecapean sehingga muncul statement begitu" ucap Alvin Lee saat dihubungi reporter Tirto, pada Jumat (12/4/2019).

Hingga saat ini, aktivitas penumpang di Bandara Kertajati memang masih sepi dan jauh dari ekspektasi pemerintah pusat dan daerah. Target untuk melayani 2,7 juta penumpang pada 2019 juga sangat sulit tercapai.

Sebab, hingga akhir kuartal I lalu, jumlah penumpang yang dilayani bandara ini baru sekitar 1,1 persen dari target atau sekitar 3.000-an penumpang.

Direktur Keuangan dan Umum PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhammad Singgih mengatakan, faktor utama penyebab sepinya aktivitas penumpang adalah sulitnya akses jalan menuju ke Bandara Kertajati serta belum banyaknya fasilitas penunjang di area bandara.

Infrastruktur jalan menuju bandara seperti jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan belum rampung. Sementara proyek-proyek penunjang lainnya, seperti Aerocity baru dimulai pembangunannya.

Namun, Singgih tak setuju jika sepinya aktivitas penumpang disebut karena masalah perencanaan. Sebab, kata dia, sebelum pembangunan, hal itu sudah diantisipasi dalam tahap feasibility study atau uji kelayakan.

Menurut dia, penentuan lokasi, terget pembangunan jangka panjang hingga pangsa pasar yang disasar dalam pembangunan juga sudah dikaji secara matang.

“Kalau dari studi kelayakan itu yang melakukan juga dari lembaga kredibel kok. Ada dari Singapura, juga ITB. FS [feasibility study] nya. Jadi saya pikir kalau tahapan perencanaan-nya memang sudah dilakukan Pemprov dengan berbagai studi-studi," kata Singgih saat dihubungi reporter Tirto.

Kemenhub Optimistis

Namun demikian, Menhub Budi Karya tetap optimistis Bandara Kertajati akan menguntungkan lima tahun ke depan, meskipun saat ini terlihat sepi.

“Jadi, lima tahun mendatang apabila berjalan baik Kertajati adalah satu bandara menguntungkan,” kata Budi usai membuka diskusi 'Peran Kartini Perhubungan untuk Keselamatan Transportasi, Keluarga dan Lingkungan' di Kementerian Perhubungan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis kemarin.

Untuk menjadikan bandara yang untung, Budi Karya menyebutkan tiga upaya yang harus dilakukan, yakni pembagian penerbangan intenasional dan domestik dengan Bandara Husein Sastranegara, embarkasi haji dan umroh, dan pusat logistik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, penerbangan domestik jarak jauh dan luar negeri dipindahkan seluruhnya ke Bandara Kertajati. Sementara untuk penerbangan domestik jarak dekat tetap di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, seperti tujuan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

“Idenya seperti itu, memang itu akan maksimal kalau jalan tolnya sudah selesai,” kata Budi.

Selain itu, lanjut Budi, menjadikan pusat embarkasi haji dan umroh di Jawa Barat. Saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Agama serta maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air.

Budi menegaskan bahwa ide Bandara Kertajati dari pemerintah daerah. Karena itu, kata dia, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan Bandara Kertajati.

“Kami segera lakukan ini, karena ini, kan, banyak pihak, banyak interest tentu ada tarik-tarikan. Umpamanya dia umrohnya dari Jakarta, yang ini enggak mau kalau bisa di Jakarta, nah kami sampaikan,” kata dia.

Sementara terkait pusat logistik, Budi Karya mengatakan potensi Bandara Kertajati akan sangat besar dalam menopang logistik Jakarta dan Jawa Barat. “Logistiknya bagus sekali. Oleh karenanya kita bahu-membahu, Pemda saya undang, yuk kita bangun ini sama-sama,” kata dia.

Saat ini ada empat maskapai yang aktif beroperasi di Bandara Kertajati, yakni Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Trans Nusa.