Bamsoet Sebut Kepengurusan Golkar Belum Final dan Masih Bisa Diubah

Oleh: Haris Prabowo - 16 Januari 2020
Dibaca Normal 1 menit
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo merespons tersebarnya struktur kepengurusan baru untuk Partai Golkar periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
tirto.id - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo merespons tersebarnya struktur kepengurusan baru untuk Partai Golkar periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bamsoet sendiri dipilih sebagai Wakil Ketua Umum.

Namun, Bamsoet mengaku mendapat informasi dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus bahwa struktur kepengurusan belum final dan masih bisa diubah.

"Ya, saya juga mendengar pengumuman itu tadi pagi. Saya baru mendapat konfirmasi dari Pak Sekjen bahwa itu belum final, masih ada perbaikan," kata Bamsoet saat ditemui di kompleks DPR-MPR RI, Kamis (16/1/2020) pagi.

Bamsoet mengaku mendapat informasi bahwa finalisasi struktur kepengurusan partai menunggu kepulangan Airlangga dari ibadah di tanah suci.

"Finalnya nanti sekembali Ketum [Airlangga] dari umroh yang akan disampaikan nanti ke Kemenkumham. Jadi penjelasannya seperti itu. Saya belum tahu bahasa jelasnya apa, tapi yang pasti disampaikan kepada kami bahwa keputusan kemarin masih ada perbaikan-perbaikan," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto selesai menyusun susunan pengurus Partai Golkar yang baru untuk periode 2019-2024. Ada 11 posisi wakil ketua umum pada kepengurusan yang baru kali ini, salah satunya ditempati rival Airlangga saat Musyawarah Nasional (Munas) awal Desember 2019 lalu, Bambang Soesatyo.

Selain Bambang Soesatyo nama Wakil Ketua Umum juga diisi diantaranya oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsuddin, Rizal Mallarangeng, Nurul Arifin hingga Nurdin Halid.

Airlangga juga kembali memilih Lodewijk F Paulus sebagai Sekretaris Jenderal untuk partai berlambang pohon beringin itu. Sementara posisi Bendahara Umum yang tadinya ditempati Robert J Kardinal saat ini diisi oleh Dito Ganinduto.

Dalam keterangan persnya yang diterima reporter Tirto, Rabu (15/1/2020), Airlangga mengklaim telah memperhitungkan berbagai macam aspek mulai dari aspek fungsional, profesionalisme dan asas meritrokrasi saat menyusun kepengurusan Golkar saat ini.

Menurut Airlangga, kepengurusan ini sudah memperhatikan Undang-undang Partai Politik dengan ketentuan pengurus perempuan sebesar minimal 30%.


"Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen baik perempuan, milenial dan dari unsur-unsur yang lain,” kata Airlangga.

Seperti yang pernah diutarakan saat menutup Munas, Airlangga juga telah mempercayakan senior-senior Partai Golkar untuk masuk dalam kepengurusan kali ini.

Aburizal Bakrie mendapatkan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina. Dia akan dibantu Zainudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina. Ada pula nama Akbar Tandjung yang mendapatkan posisi Ketua Dewan Kehormatan. Begitu pula dengan Agung Laksono yang dipercaya kembali menjadi Ketua Dewan Pakar dan Muhammad Hatta sebagai Ketua Dewan Etik.

Senior partai Golkar yang kini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kini mau menerima jabatan sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Padahal, pada kepengurusan sebelumnya, Luhut menolak jabatan Wakil Ketua Dewan Kehormatan. Saat itu, Mei 2016 lalu, Luhut lebih memilih fokus menjalankan pekerjaannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam kepengurusan kali ini, ternyata tak ada nama Jusuf Kalla dalam susunan Dewan Golkar. Padahal, Airlangga berjanji menawarkan posisi Dewan Kehormatan kepada senior Golkar itu yang pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden. Airlangga pun lebih memilih Luhut daripada Jusuf Kalla.


Baca juga artikel terkait PARTAI GOLKAR atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight