tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengevaluasi terkait polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya, Jawa Timur dan menyarankan pemerintah mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut.
"Ini [Polemik PPDB di Surabaya] yang harus dicari jalan keluarnya, harus dievaluasi," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).
Politikus Partai Golkar itu menuturkan, dirinya telah beberapa kali berkomunikasi dengan beberapa pimpinan dan anggota komisi X DPR RI untuk mengevaluasi sistem zonasi tersebut.
"Karena memang terdapat tujuan yang baik sistem ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau mencari sekolah. Tapi realita terjadi beberapa kekisruhan," tuturnya.
Kemudian ia mengatakan, jika hari ini Senin (24/6/2019) Komisi X DPR RI mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk rapat kerja. Dirinya pun berharap, pada pertemuan tersebut, dapat menemukam solusi atas polemik PPDB yang kini tengah marak terjadi.
"Kami berharap hari ini ditemukan solusi untuk mengatasi itu sebelum terlambat. Yang penting jangan sampai ada anak didik kita yang dirugikan karena sistem ini," pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan wali murid siswa dan SMA seluruh Surabaya, Jawa Timur memprotes PPDB sistem zonasi serta menuntut agar sistem itu dihentikan dengan mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (19/6/2019) lalu.
Massa yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya (Kompak) membawa sejumlah spanduk, beberapa di antaranya tertulis "Ganti Mendikbud Secepatnya!" dan "Kebijakan Menteri Tidak Berpihak Kepada Pendidikan Anak."
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dhita Koesno
